TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Zainudin Amali mensinyalir tiga provinsi di Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur rentan akan konflik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada Juni 2018.

Adapun tiga konflik yang rentan terjadi, kata Amali, adalah maraknya politik uang, isu SARA, serta penyebaran fitnah atau hoax di media sosial. "Konflik ini rentan terjadi di daerah berpenduduk banyak seperti tiga provinsi di Jawa itu," kata Zainudin Amali saat ditemui Tempo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa, 9 Januari 2018.

Baca: Jokowi Minta Kandidat di Pilkada 2018 Tak Gunakan Kampanye Hitam

Selain tiga daerah di Pulau Jawa itu, Zainudin Amali juga menyebut beberapa daerah rawan konflik di luar Pulau Jawa lainnya, seperti Aceh, Papua, Kalimantan Barat, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Untuk mengantisipasi berbagai konflik tersebut, hari ini, Bawaslu bertemu dengan Kapolri Tito Karnavian untuk membahas perihal Pilkada 2018 tersebut. Berbagai hal telah dipersiapkan. Koordinasi antarlembaga penyelenggara dan pengawas pemilihan umum, juga telah dilakukan.

"Untuk mengatasi kampanye hitam yang marak di sosial media, tim cyber crime Polri menyatakan sudah bersiap," kata Ketua Bawaslu Abhan saat ditemui di lokasi yang sama.

Satuan Petugas Anti Money Politic, kata dia, juga telah mempersiapkan berbagai upaya preventif dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait.

Baca juga: Pilgub 2018 Ajang Pertaruhan PDIP dan Gerindra Menuju Pemilu 2019

KPU RI sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada 2018 pada tanggal 27 Juni 2018. Pilkada serentak tahun ini akan lebih besar daripada pilkada sebelumnya. Sebanyak 171 daerah akan berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada. Beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.