Kasus Foto Panas Diduga Abdullah Azwar Anas, Polri Tunggu Laporan

Reporter

Zara Amelia

Senin, 8 Januari 2018 18:18 WIB

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia belum menindaklanjuti penyebaran foto-foto mesum yang diduga Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Sebab, belum ada pelaporan ke polisi terkait dengan penyebaran foto panas tersebut.

"Belum dapat laporan, nanti saya lihat dulu," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Januari 2018.

Baca: Azwar Anas Memilih Mundur karena Hormati Pendukung dan Pilkada

Menurut Setyo, jika kasus itu dilaporkan, pelaku penyebaran foto mantan bakal calon Gubernur Jawa Timur itu bisa dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Anas terpaksa mengundurkan diri sebagai bakal calon Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Saifullah Yusuf (Gus Ipul) setelah foto-foto syurnya dengan seorang perempuan beredar di publik. Anas mengembalikan mandat yang diberikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mendampingi Gus Ipul.

Simak: Sekjen PDIP Kutuk Kampanye Hitam pada Abdullah Azwar Anas

Perempuan bersama Anas dalam foto itu disebut-sebut merupakan istri anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo, Asrilia Kurniawati.

Namun Bambang membantah perempuan dalam foto itu adalah istrinya. Istrinya, kata dia, sangat sibuk. “Sehingga tidak ada keterlibatan dengan Anas," tuturnya di Surabaya, Jumat, 5 Januari 2018.

Berita terkait

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

5 jam lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

8 jam lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

8 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

9 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

15 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya