INFO JABAR - Kementerian Agama (Kemenag) pusat maupun daerah di seluruh Indonesia diminta meningkatkan layanan publik melalui digitalisasi. Hal itu disebabkan tuntutan publik semakin tinggi, terbuka, dan spontan. Untuk itu, diperlukan sikap yang tepat dan cerdas dalam merespons tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan.

Itulah pesan yang disampaikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin pada acara Hari Amal Bakti (HAB), Rabu,3 Januari 2018, yang dibacakan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementeriam Agama Provinsi Jawa Barat.

Di usianya yang ke-72 pada tahun ini, sebagai bagian dari kelembagaan negara, Kemenag diminta terus berinovasi terutama terkait dengan pelayanan publik. “Kita semua bekerja untuk melayani rakyat dengan menggunakan sarana dan anggaran yang merupakan hak rakyat. Oleh karena itu, penyerapan anggaran harus diselaraskan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga manfaatnya terasa optimal," ujar Aher saat membacakan amanat Menag.

Kemenag juga harus giat berinovasi agar menjadi lembaga yang terasa kekinian, sehingga tidak sampai dianggap seperti mesin tua yang usang. “Karenanya, saya berharap tahun ini semua layanan di pusat dan daerah sudah dilakukan secara digital dan terintegrasi dalam Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai implementasi e-Government," kata dia pada acara yang bertajuk "Tebarkan Kedamaian" itu.

Usai membacakan sambutan, Gubernur Aher mengatakan bahwa Kementerian Agama adalah kementerian yang mengayomi semua agama di Indonesia. "Ini (Kemenag) menjadi sangat khas karena di negara lain tidak ada Kementerian Agama, di Indonesia ada. Pertanda bahwa negeri ini negeri yang berbasis agama,” ujarnya.

Menurut Aher, Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama dalam Pancasila itu melekat betul dalam keberagamaan di negeri ini. Kementerian Agama mengayomi berbagai agama di Indonesia karena agama diyakini sebagai sumber moral dan tata nilai kehidupan yang menjiwai ketatanegaraan.

Di usianya yang ke-72, Kementerian Agama sukses menorehkan sejumlah prestasi. Di antaranya, mendapat opini hasil audit BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan kenaikan indeks penilaian reformasi birokrasi.

Di bidang pelayanan haji, indeks kepuasan jemaah haji terus meningkat. Indeks kerukunan beragama berada dalam angka positif. Begitu pula dengan pelayanan nikah di KUA. Juga kenaikan pada standar mutu pendidikan agama dan keagamaan di tingkat dasar, menengah maupun perguruan tinggi.

Selain itu, Kementerian Agama dinilai sebagai penyumbang PNBP terbesar, pelapor LHKPN terbanyak serta beberapa penghargaan lainnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada kesempatan ini, mewakili Presiden RI, Aher menyerahkan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya yang kepada 250 pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama yang tersebar ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Penghargaan tersebut secara simbolis diserahkan kepada 10 orang pegawai yang telah mengabdi selama 30 tahun, delapan orang pengabdi 20 tahun, dan enam orang pengabdi 10 tahun. Penganugerahan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 117/TK/Tahun 2017 dan seterusnya yang ditetapkan di Jakarta, 24 November 2017. (*)