INFO JABAR - Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan, perempuan berdaya harus merujuk pada indikator pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.

Menurut dia, Indeks Pembangunan Gender mampu mengidentifikasi angka partisipasi sekolah anak. Jika angka partisipasi kelompok perempuan rendah, dapat disimpulkan adanya anggapan di masyarakat jika perempuan tidak perlu cerdas.

“Sehingga yang terjadi, orang tua melarang anak perempuan untuk melanjutkan sekolah. Nah, Indeks Pembangunan Gender ini menjadi tolak ukur indikator pembangunan dan keberdayaan masyarakat itu sendiri, khususnya perempuan,” katanya seusai menjadi narasumber pada talkshow mengenai Perempuan Jawa Barat dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-89 Tahun 2017, di Gedung Sate, Bandung Jumat, 29 Desember 2017.

Indeks Pemberdayaan Gender, kata Netty, dibagi menjadi beberapa poin. Pertama, berapa banyak perempuan yang menduduki ruang-ruang strategis, seperti yang menjadi anggota legislatif dan eksekutif. Kedua, berapa banyak perempuan yang menguasai sumber-sumber perekonomian. “Kita ingin perempuan Jawa Barat berdaya. Sebagai problem solver bukan problem maker, tampil sebagai orang yang memberdayakan bukan orang yang mudah diperdaya,” ujarnya.

Menurut Netty, kalau perempuan tidak berdaya maka akan menjadi korban kejahatan seksual dan human trafficking. “Itulah pentingnya kata berdaya disebarluaskan kepada masyarakat,” ucapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika mengatakan banyak ruang publik yang telah diisi perempuan. Ini membuktikan kualitas perempuan sejajar dengan laki-laki. “Jika dilihat dari Indeks Pembangunan Gender dari angka 100 Nasional, Jawa Barat sudah di angka 89,96. Jadi, ini adalah angka tertinggi di Indonesia,” tuturnya.

Acara ini juga dihadiri Miss Culture World 2017, Marsya Safira, Ketua Perwosi Jawa Barat Giselawati Mizwar, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Arifin Harun Kertasaputra, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Jawa Barat Sonny S. Adisudarma, dan undangan perwakilan organisasi masyarakat di Jawa Barat. (*)