TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan koalisi partainya dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Gerindra dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada 2018 dapat menjadi batu loncatan untuk pemilihan presiden atau pilpres 2019. Menurut dia, hal itu bisa terjadi jika ketiga partai mampu menjalin komunikasi yang baik hingga 2019.

"Pilkada 2018 adalah stepping stone untuk pemilu 2019," katanya setelah bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jalan T.B. Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ahad, 24 Desember 2017.

Baca:
Pengamat Prediksi Bakal Ada 3 Poros Ini di Pilpres 2019
PKS, Gerindra, dan PAN Berkoalisi di Pilkada 2018

Koalisi ketiga partai untuk pemilu 2019 juga bergantung pada konstelasi politik yang akan terjadi setelahnya. Meski begitu, PKS tidak menutup kemungkinan bagi partai lain untuk menjalin komunikasi. "Namanya partai politik tidak boleh menutup diri," ujar Sohibul.

PKS, Gerindra, dan PAN berkoalisi untuk pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara pada 2018. Namun, kata Sohibul, belum ada keputusan untuk Jawa Timur. "Setelah tahun baru, kami akan punya kesimpulan untuk Jawa Timur," ucapnya.

Nama-nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di beberapa daerah koalisi akan diumumkan setelah masing-masing partai selesai rapat. DPP PKS akan rapat pada Rabu besok lusa, 27 Desember 2017.

Baca juga: Perludem: Isu SARA Masih Akan Efektif di Pilkada 2018

Sohibul mengatakan koalisi yang dibangun berdasarkan kekuatan ketiga partai dianggap bisa meraih kemenangan di daerah-daerah tersebut. Koalisi dibentuk atas semangat melanjutkan keberhasilan pilkada DKI Jakarta 2017 untuk pilpres 2019. "Pada waktu itu, kami bertiga dengan dukungan seluruh rakyat Jakarta dan Yang di Atas, kami mendapatkan kemenangan," tuturnya.

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, walau berkoalisi di daerah-daerah yang telah disebutkan, tidak menutup kemungkinan akan “berpisah” di daerah lain. Menurut dia, pimpinan pusat harus mendengarkan usul atau pandangan dari pengurus partai di daerah. "Kami juga tidak terlalu formal dan kaku," katanya.