TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah elite partai menentang penunjukan Airlangga Hartarto sebagai calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto.

Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar, Theo L. Sambuaga, menuturkan seharusnya munaslub membuka pintu bagi calon ketua umum lainnya. "Munaslub bukan pertunjukan. Jangan menutupi calon-calon lain untuk maju," ujarnya dalam forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar di Jakarta Convention Centre, Senin, 18 Desember 2017.

Baca juga: Yang Dirangkul Airlangga Hartarto Setelah Dipecat Setya Novanto

Theo mengatakan, langkah itu wajib dilakukan melalui rapimnas untuk menjaga demokrasi di tubuh Partai Golkar. Apalagi, menurut dia, Airlangga sampai saat ini belum sah menjadi Ke-tua Umum Golkar karena dalam rapat pleno, Rabu pekan lalu, Menteri Perindustrian itu hanya mengisi posisi lowong yang ditinggalkan Setya Novanto karena didakwa dalam perkara dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik alias e-KTP.

Sekretaris Dewan Kehormatan Golkar, Priyo Budi Santoso, menyatakan hal senada. Dia mengingatkan, munaslub merupakan momen pemilihan Ketua Umum Golkar melalui voting dari 560 pemilik suara. "Kalau lewat pleno, nanti bisa dinonaktifkan lagi melalui forum serupa," kata Priyo, mempersoalkan pengangkatan Airlangga.

Airlangga ditetapkan menjadi Ketua Umum Golkar dalam rapat pleno dewan pimpinan pusat partai tersebut pada Rabu pekan lalu. Ketika itu, rivalnya, yakni Aziz Syamsuddin, resmi mundur dari bursa calon ketua umum. Rencananya, munaslub yang dimulai tadi malam hingga Rabu esok akan mengukuhkan hasil rapat tersebut.

Namun, belakangan, beberapa nama mencuat sebagai penantang Airlangga, seperti Priyo dan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto yang selama ini menjabat Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar. Untuk bisa maju, setiap calon ketua umum harus mengantongi 30 persen atau 168 suara.

Priyo menyatakan akan mendaftar jika munaslub membuka peluang bagi calon ketua umum selain Airlangga. Kendati demikian, dia belum bersedia memaparkan detail dukungan suara yang telah dikantonginya. "Sudah ada dukungan, tapi belum bisa diumumkan," ujarnya.

Adapun Titiek Soeharto kemarin mengurungkan niatnya maju menjadi calon Ketua Umum Golkar. "Saya siap dipimpin oleh Airlangga," ucapnya.

Selain masalah penunjukan Airlangga, perdebatan tentang masa jabatan ketua umum pengganti Setya meramaikan Rapimnas Golkar, yang menyiapkan munaslub, kemarin. Perpecahan pun terjadi di antara para Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar, yang juga memiliki suara dalam munaslub.

Sejumlah kader Golkar mengusung wacana ketua umum menjabat hingga 2022, bukan hanya melanjutkan kepemimpinan Setya yang berakhir pada 2019. Ketua Golkar Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae, menyatakan setuju dengan usul tersebut. "Tapi itu tergantung para pemegang suara, lihat saja hari ini," kata dia. Dukungan juga datang dari Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengungkapkan adanya wacana mengubah munaslub menjadi musyawarah nasional untuk memperpanjang masa jabatan Airlangga.

Namun Ketua DPD Partai Golkar Bali, I Ketut Sudikerta, menyebutkan sebaliknya. Menurut dia, sebanyak 34 ketua DPD bersepakat menyatakan Airlangga hanya akan menjabat hingga 2019. "Munaslub ini tunggal, menyepakati Airlangga sebagai ketua umum," katanya. Penolakan terhadap usul memperpanjang masa jabatan Airlangga juga dilontarkan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

Tadi malam, Munaslub Partai Golkar resmi dibuka dan dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta dua mantan Presiden RI, yakni Bacharuddin Jusuf Habibie dan Megawati Soekarnoputri. Dari Golkar, tampak Airlangga Hartarto mendampingi. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung perkubuan yang kini terjadi di tubuh Golkar. "Saya tahu ada kubu Pak JK (Kalla), Luhut, dan Aburizal," kata Jokowi. Dia berharap dinamika di Golkar segera berakhir karena berpengaruh terhadap politik nasional.

HUSSEIN ABRI DONGORAN