Panglima Hadi Tjahjanto: Alokasi 30 Persen Alutsista untuk TNI AD

Selasa, 19 Desember 2017 00:00 WIB

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto didampingi KSAD Jenderal TNI Mulyono (kiri) dan Danjen Kopassus Mayjen TNI Madsuni meneriakkan yel-yel seusai penyematan Brevet Komando Kopassus di Mako Kopassus, Cijantung Jakarta, 18 Desember 2017. Panglima TNI resmi menjadi warga kehormatan Korps Baret Merah. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan mendengarkan paparan dari Kepala Staf Angkatan Darat soal kendala apa saja yang dihadapi oleh matra darat. Paparan tersebut akan menjadi bahan dalam memetakan prioritas
alokasi pembagian alutsista.

"Saya baru bisa memetakan prioritas mana yang harus saya realiasikan," ujarnya di Markas Komando Pasukan Khusus TNI AD, Senin, 18 Desember 2017.

Baca: Hadi Tjahjanto Janjikan Tunjangan Rumah untuk Semua Prajurit TNI

Pemetaan tersebut, kata dia, akan digunakan untuk membagi skalaprioritas realisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) dalam rencana strategis kedua. "Sehingga paling tidak 30 persen alutsista yang harus diterima oleh Angkatan Darat," ucap Hadi.

Minimum Essential Force (MEF) merupakan proses untuk modernisasi sistem pertahanan. Program ini dicanangkan sejak pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. MEF dibagi menjadi tiga rencana strategis hingga 2024.

Hadi menuturkan, saat ini rencana stategis tersebut sudah memasuki tahap dua. Karena itu, dia meminta para Kepala Staf Angkatan Darat menjabarkan kebutuhan dan hambatan mereka. "Minggu depan saya akan dengar paparan Kepala Staf Angkatan Darat," ujarnya.

Baca: Panglima TNI Hadi Tjahjanto Beri Kopassus Dana Abadi Rp 250 Juta

Advertising
Advertising

Modernisasi alutsista TNI untuk memperkuat kesatuan juga diikuti dengan pengembangan kemampuan prajurit. Hadi mengingatkan, agar terus digelorakan semangat profesional. "Dengan memelihara militansi dan daya juang, tugas negara bisa berjalan dengan baik," tutur Hadi.

MEF merupakan proses untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia. Sejak dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 lalu, MEF dibagi menjadi tiga rencana strategis hingga tahun 2024. Selain itu juga terdapat tiga komponen postur, yaitu kekuatan, gelar (persebaran penempatan), dan kemampuan

Infografis: Kehebatan Kapal Selam KRI 403 Nagapasa di Dua Samudera

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

10 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Alasan Judi Slot Diminati Masyarakat Indonesia

12 hari lalu

Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Alasan Judi Slot Diminati Masyarakat Indonesia

PPATK mencatat ada 3,2 juta pemain judi online di Indonesia

Baca Selengkapnya

3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

12 hari lalu

3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

Bagaimana langkah pemerintah menyikapi sekitar 3,2 juta masyarakat Indonesia merupakan pemain judi online?

Baca Selengkapnya

Pemerintah Godok Satgas Pemberantasan Judi Online

13 hari lalu

Pemerintah Godok Satgas Pemberantasan Judi Online

Kemenkopolhukam menggodok pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online bersama sejumlah kementerian dan lembaga

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

16 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

17 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

20 hari lalu

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.

Baca Selengkapnya

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

21 hari lalu

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong

Baca Selengkapnya

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

21 hari lalu

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.

Baca Selengkapnya

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

22 hari lalu

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan

Baca Selengkapnya