TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan sempat ada tarik-menarik dalam penyelenggaraan rapat pleno partai pada 13 Desember 2017. Tarik-menarik terjadi, kata Andi, karena ada upaya untuk membatalkan rapat dari pengurus partai kubu Setya Novanto.

Andi mengatakan penolakan tersebut didasarkan pada pleno pada 21 November 2017. Dalam rapat pleno itu, penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa diadakan jika praperadilan Setya Novanto ditolak.

Baca: DPP Partai Golkar yang Baru Diharapkan Diisi Generasi Muda

“Pleno 21 November menegaskan jika praperadilan ditolak, kita meminta Setya Novanto mundur dan menggelar munaslub,” kata Andi di restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 16 Desember 2017.

Saat itu, kubu Setya Novanto, menurut Andi, menganggap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum memberikan keputusan atas gugatan praperadilan Setya Novanto yang dijerat dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Padahal, pada hari yang sama dakwaan Setya telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum KPK. “Sehingga pleno kemarin dianggap tidak ada legitimasinya,” ujarnya.

Baca: Agung Laksono Sebut Bambang Soesatyo Calon Kuat Ketua DPR

Ia sendiri berbeda pandangan tentang hal tersebut. Menurut Andi, hasil praperadilan Setya Novanto sudah bisa diketahui ketika dakwaan dibacakan pada Rabu petang. “Kalau kita sudah tahu hasilnya ngapain kita tunggu besok,” ujarnya.

Rapat pleno Golkar berlangsung selama sekitar tiga jam pada Rabu malam bersamaan dengan pembacaan dakwaan Setya Novanto. Dalam rapat pleno dibahas nasib Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar, pemilihan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum baru, dan rencana munaslub.

Airlangga terpilih sebagai ketua umum definitif Partai Golkar secara aklamasi melalui rapat pleno. Keputusan aklamasi dicapai setelah calon lain, Aziz Syamsuddin, mengundurkan diri dari pencalonan Ketua Umum Golkar. Munaslub Partai Golkar rencananya bakal digelar pada 19-20 Desember 2017. Sebelumnya akan digelar rapat pimpinan nasional pada 18 Desember 2017. Pada munaslub itu akan dipilih dan dikukuhkan ketua umum pengganti Setya Novanto.