TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan change.org melakukan survei secara online terkait persepsi publik terhadap isu Papua. Survei dilakukan pada November lalu selama tiga minggu. Survei itu diikuti oleh lebih dari 27 ribu responden yang mencakup tiga kelompok yaitu 2 persen warga Papua asli, 3 persen warga Papua non-asli, dan 95 persen warga Indonesia di luar Papua. Hasil survei menunjukkan ada perbedaan persepsi diantara ketiga kelompok tersebut.

“Perbedaan persepsi tentang kondisi papua ini menunjukkan bahwa kondisi papua masih bermasalah, dinilai aman bagi pendatang karena banyak tentara, namun tidak aman bagi orang asli karena pelanggaran HAM," kata Cahyo Pamungkas dari tim kajian Papua, LIPI, Kamis 14 Desember 2017.

Baca juga: Dokumen AS Soal Papua Disebut Kado Sejarah untuk Indonesia

Cahyo mengatakan, survei ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana publik dalam hal ini warganet memandang masalah-masalah yang terjadi di Papua. “Isu-isu apa yang menjadi perhatian mereka, serta sejauh mana pemahaman mereka tentang isu-isu di tanah Papua,” ujar dia.

Salah satu pertanyaan dalam survei yaitu ‘Bagaimana kondisi Tanah Papua saat ini?’ Sebanyak 62 persen warga luar Papua menjawab ‘mengkhawatirkan’ dan ‘tidak Tahu’. Sebanyak 63 persen penduduk Papua Non Asli menjawab ‘Baik’ dan ‘Baik Sekali’. Sedangkan hampir 70 persen warga Papua asli menjawab ‘mengkhawatirkan’ dan ‘sangat mengkhawatirkan’.

Perbedaan persepsi juga muncul saat responden ditanyakan apa masalah terbesar di Tanah Papua. Jawaban tertinggi dari warga luar Papua sebesar 14 persen adalah kualitas pendidikan yang rendah. Sedangkan penduduk papua non-asli, sebesar 12,8 persen menjawab miras dan narkoba. Adapun 14 persen warga Papua asli menjawab pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Cahyo mengatakan, hasil survei telah menunjukkan bahwa permasalahan di Papua tidak hanya pendidikan, kemiskinan dan miras, namun juga pelanggaran HAM. Oleh karena itu, menurutnya, penyelesaian persoalan papua tidak bisa dilepaskan dari penyelesaian HAM. “Baik dengan cara pengadilan ataupun rekonsiliasi,” lanjutnya.

Baca juga: Terungkap di Dokumen AS, Dana dan Senjata untuk Papua

Meskipun terdapat perbedaan persepsi dari masing-masing kelompok responden, ketiga kelompok sebesar 93 persen menilai bahwa dialog nasional untuk mencari solusi atas masalah di papua ‘penting’ dan ‘penting sekali’. Ketiga kelompok juga menilai bahwa Presiden Joko Widodo dan Masyarakat Papua memegang peranan kunci dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tanah Papua.

RIANI SANUSI PUTRI