Yorrys Raweyai: Ada Kepentingan di Balik Aziz Jadi Ketua DPR

Minggu, 10 Desember 2017 15:31 WIB

Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai saat menghadiri pertemuan antara partai politik pendukung Ahok-Djarot, di Hotel Novotel, Jalan Gadjah, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Maret 2017. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan ada upaya untuk mempertahankan kekuasaan Ketua Umum Golkar nonaktif, Setya Novanto, dengan menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Ada kekuatan yang ingin mempertahankan kekuasaannya dengan melindungi para koruptornya," katanya di Hotel Manhattan, Jakarta, Ahad, 10 Desember 2017. "Ini tidak boleh terjadi."

Baca juga: Airlangga Hartarto Siap Bersaing untuk Posisi Ketum Golkar

Yorrys menganggap penunjukan Aziz oleh Setya merupakan hal yang tidak lazim mengingat kondisinya yang saat ini sedang menjadi tersangka dan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik.

"Kira-kira DPR sendiri kalau menerima itu lucu kan, Golkar apalagi," ujar Yorrys.

Di sisi lain, Airlangga Hartarto mengatakan keputusan-keputusan strategis Golkar seharusnya lebih dulu dibahas pelaksana tugas ketua umum, ketua harian, dan koordinator bidang. Ia pun mengaku hingga saat ini belum ada informasi soal rapat pembahasan hal tersebut.

"Ini berproses di luar jalur yang biasanya ditempuh dalam sebuah partai politik, terutama Partai Golkar," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin membenarkan penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR oleh Setya Novanto.

Penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR oleh Setya, menurut Mahyudin, tidak masalah karena hingga kini Setya masih Ketua Umum Partai Golkar serta jabatan Ketua DPR memang jatah Golkar.

Politikus Golkar, Roem Kono, mengatakan Setya telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR. Setya merekomendasikan Aziz sebagai calon penggantinya di DPR.

ADAM PRIREZA

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya