INFO MPR - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin membuka acara Sosialisasi Pengaturan Terhadap Implementasi Sub Penyalur BBM BPH Migas di Ballroom Swissbell Hotel, kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu, 9 Desember 2017. Acara ini dihadiri beberapa anggota Komite BPH Migas, perwakilan Pemprov Kalimantan Timur, ratusan praktisi penyalur BBM se- Provinsi Kaltim, dan perwakilan LSM.

Dalam kesempatan itu, Mahyudin mengatakan ada beberapa daerah yang merupakan penghasil migas terbesar seperti Kalimantan Timur dan Riau, namun untuk mendapatkan BBM, masyarakat juga harus mengantri hingga kini. Dia menuturkan bahwa di Kalimantan Timur sendiri ada beberapa daerah yang pasokan BBM-nya sangat terbatas sehingga masyarakat antri untuk mendapatkannya. "Hal tersebut harus diperhatikan pihak-pihak yang berkompeten seperti Pertamina dan BPH Migas. Jangan sampai daerah penghasil migas besar, rakyatnya malah antri untuk mendapatkan BBM. Ini harus diperhatikan,” ujarnya.

Karenanya, dia sangat mengapresiasi adanya perhatian pemerintah dengan melakukan sosialisasi terkait pengaturan terhadap implementasi sub penyalur BBM. Mahyudin juga sangat menghargai program pemerintah yang ingin mengatur harga BBM satu harga di seluruh Indonesia, dimana yang paling diprioritaskan adalah daerah-daerah terpencil dan daerah terdepan serta terluar. "Sebenarnya, masalah yang paling besar yang harus diperhatikan dari soal penyaluran BBM adalah masalah transportasi yang sangat besar di daerah-daerah terpencil. Bahkan, di Papua harganya pernah tembus 500 ribu per liter. Bagaimana kesejahteraan akan naik di sana? Ini juga yang memicu tumbuh subur gerakan radikal yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Benang merahnya adalah masalah keadilan," ucapnya.

Tapi, lanjut Mahyudin, sekarang di Papua sudah diterapkan satu harga. Ke depan, pemerintah daerah mungkin bisa menetapkan harga ongkos angkut sampai di daerah-daerah terpencil sehingga harga jualnya bisa sesuai dengan keinginan pemerintah. “Karenanya, yang mesti diperhatikan juga dan dilakukan adalah penertiban seputar bisnis penyaluran BBM. Pengaturan yang tegas soal peruntukan konsumsi BBM untuk rakyat dan industri harus tegas dilaksanakan,” katanya.

Mahyudin berharap jika penerapan satu harga nasional ini diterapkan total maka rakyat akan merasakan keadilan yang paripurna, dan keadilan nasional akan tercapai sesuai amanah konstitusi dan Pancasila. (*)