TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tengah dongkol dan jengkel dengan Amerika Serikat dua hari terakhir. Penyebabnya, apa lagi jika bukan karena sikap AS menetapkan secara sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel, menggantikan Tel Aviv.

"Kami ini (dengan AS) kan sedang berbicara dalam berbagai forum internasional soal mengantisipasi Korea Utara. Eh, ternyata, dikejutkan dengan sikap satunya lagi, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel," ujar Jokowi di Istana Bogor ketika menjamu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jumat, 8 Desember 2017.

Sebagaimana diketahui, kemarin, Presiden AS Donald Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, menggantikan Tel Aviv. Hal itu diikuti dengan langkah pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Langkah Trump itu memicu cibiran dan kritik keras dari berbagai negara. Sebagian besar menganggap Trump melakukan langkah yang salah dan berpotensi memicu konflik di Timur Tengah mengingat Yerusalem kerap diperebutkan Israel serta Palestina.

Presiden Jokowi melanjutkan, dirinya tak menyangka AS akan mengambil sikap seperti itu karena tidak ada tanda-tandanya. Apalagi, komunikasi dengan AS selama di KTT ASEAN juga baik-baik saja.

Walau begitu, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan kesal terlalu lama. Ia mengatakan bahwa sikap AS itu adalah bagian dari perubahan-perubahan dunia yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Oleh karenanya, dirinya harus selalu siap untuk merespon segala perubahan itu.

Ia sendiri memandang langkah AS sebagai langkah berbahaya. Menurutnya, jika tidak ditangani dengan baik, penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel bisa menciptakan kegaduhan, mengganggu stabilitas keamanan dan perdamaian dunia.

"Dua hari ini saya banyak bertelepon ke kepala negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Bertanya ke mereka, apakah nanti semuanya bisa hadir di sidang Majelis OKI di Istanbul, Turki (untuk merespon sikap AS). Alhamdulillah kelihatannya semua akan hadir," ujar Jokowi yang mengaku tengah mencoba mengontak Presiden Palestina Mahmoud Abbas.