Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar temui calon presiden pasangan nomor urut dua, Joko Widodo di Surabaya, Jawa Timur, 29 Juni 2014. Dalam pertemuan ini, Muhaimin membicarakan terkait strategi kampanye Jokowi di Jawa Timur. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Padang - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan partainya belum memastikan akan mendukung Joko Widodo (Jokowi) di pemilihan presiden 2019. PKB masih akan memantau perkembangan politik hingga 2018.
"Belum, kami belum bersikap," ujar Muhaimin setelah memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Padang, Rabu, 6 Desember 2017.
Cak Imin—panggilan akrab Muhaimin—tidak ingin tergesa-gesa menetapkan calon presiden. Termasuk mendukung kembali Jokowi pada pilpres 2019.
Menurut dia, Jokowi termasuk capres yang akan diusung PKB. Sebab, Jokowi sudah banyak berbuat selama satu periode ini. Namun, Muhaimin mengatakan, PKB enggan membicarakan dukungan di pilpres 2019. "Terlalu dini. Nanti akan mengganggu konsentrasi Presiden," tuturnya.
Dia menyebut PKB akan menetapkan capres dalam musyawarah pimpinan pada pertengahan 2018. Dia juga akan bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan para ulama.
Sejumlah partai sudah menyatakan dukungannya kepada Jokowi untuk pilpres 2017. Di antaranya Partai NasDem, Hanura, Golkar, PPP, dan PKPI, serta Perindo.
Pada Juli lalu, politikus PKB, Maman Imanulhaq, mengatakan partainya sudah menyiapkan calon wakil presiden untuk pemilu 2019. “Wakil presidennya tetap, Cak Imin (Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar),” katanya.
Menurut Maman, PKB terus berkomunikasi intensif untuk membahas pencalonan Muhaimin pada pilpres 2019. Ia menilai tidak ada nama lain kecuali Muhaimin Iskandar yang berpeluang menjadi calon wakil presiden apabila Presiden Jokowi kembali maju.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
4 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
