TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Badan Pemenangan Pemilu I Partai Golkar Nusron Wahid bersama tim melakukan kajian internal perihal menurunnya elektabilitas Partai Golkar. Hasilnya, Nusron menyimpulkan bahwa Golkar berpotensi kehilangan 36 dari 91 kursi parlemen yang berhasil diraih Golkar pada pemilihan umum 2014 lalu jika tidak segera menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk mengganti pimpinan partai.

Angka tesebut, kata Nusron, didapat setelah memperhitungkan hasil survei elektabilitas partai Golkar sebelum terjadi kecelakaan tunggal Setya Novanto pada Kamis, 16 November 2017. Asumsi terburuknya elektabilitas sebesar 7 persen dan kemungkinan semakin berkurang 3 persen pasca-kecelakaan menjadi 4 persen.

Baca: DPD Golkar Minta Munaslub, Idrus Marham: Aspirasi Direspons

“Ini hasil kajian tim yang diperoleh setelah melakukan diskusi mendalam dan tinjauan ke lapangan. Angkanya semakin mengkhawatirkan,” kata Nusron Wahid saat berkunjung ke Kantor Tempo pada Selasa, 5 Desember 2017.

Nusron mengatakan suara untuk partai akan hilang di semua daerah pemilihan atau daerah pemilihan berbasis kota yang tersentuh media effect atau efek media. “Sebab, di kota itu pemilih sangat aware atau sadar terhadap sosial media,” kata dia.

Sementara itu, menurut Nusron, sistem pemilu saat ini tidak bisa menggunakan model pendapatan suara minimalis untuk mendapatkan kursi di parlemen. Melainkan harus maksimalis.

Baca: Pengacara: Setya Novanto Mundur Setelah Pimpin Munaslub Golkar

Jika berada di urutan kelima atau keenam dari tujuh kursi, kata Nusron, pada level tesebut sudah sulit untuk melakukan mitigasi atau mengurangi kemungkinan terjadi potensi terburuk itu. “Kalau potensi kehilangan 36 dari 91 kursi, itu sudah lebih dari sepertiga. Dan ini lampu merah bagi Golkar,” kata Nusron.

Satu-satunya cara yang dapat diharapkan untuk mendongkrak kembali elektabilitas partai Golkar adalah dengan menyelenggarakan Munaslub terkait pergantian Ketua Umum Golkar yang sampai saat ini masih dijabat oleh Setya Novanto. Kini Setya sedang tersangkut kasus hukum dalam korupsi e-KTP.

Golkar berkaca pada pada Pilpres 2014 lalu, ketika terjadi perpecahan di tubuh partai. Saat itu, elektabilitas Golkar juga terpuruk di angka 7 persen. “Namun ketika ada Munaslub menjadi naik, kemudian semakin meningkat tajam hingga 16,8 persen setelah mengusung Jokowi sebagai capres ketika itu,” kata Nusron.

Untuk kali ini, Nusron kembali yakin jika Munaslub akan kembali mendongkrak elektabilitas Golkar. Terlebih, Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya untuk kembali mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang.

Munaslub Golkar akan digelar pada 15-17 Desember 2017. Ada beberapa nama yang mencuat sebagai calon pengganti ketua umum Golkar. Namun, Airlangga Hartarto disebut sebagai kandidat terkuat yang telah mengantongi 31 dari seluruh Dapil Golkar.