TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Golkar, Meutya Hafid, mengatakan pihaknya akan menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Menurut dia, hal ini sudah menjadi keputusan partai yang disampaikan pelaksana tugas Ketua Umum Golkar, Idrus Marham.

"Tadi saya sudah komunikasi dengan Plt Ketua Umum, memang arahannya Golkar menyetujui dan mendukung sepenuhnya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2017.

Baca juga: Gatot Nurmantyo: Hadi Tjahjanto Hadapi Tahun Politik yang Ganas

Meutya menjelaskan, partainya mendukung Hadi karena meyakini Presiden Joko Widodo sudah menimbang bahwa ia adalah calon yang terbaik. Selain itu, jejak rekam Hadi di militer dianggap tanpa catatan.

"Pak KSAU calon Panglima (TNI) kami anggap punya karier yang bagus, track record yang sampai saat ini kami belum terima catatan yang buruk terkait dengan beliau," tuturnya.

Alasan lainnya adalah perjalanan karier Hadi yang dianggap pesat. Menurut Meutya, Hadi terbilang masih muda, tapi mampu berada di jabatannya saat ini.

"Sejauh ini, belum ada catatan atau laporan buruk mengenai calon Panglima. Beliau juga termasuk salah satu prajurit yang cukup melesat cepat sehingga saya rasa tidak terlalu cukup ada masalah," ujarnya.

Meutya berujar, bila nanti Hadi berhasil menjadi Panglima, ia meminta TNI dapat menjaga stabilitas politik, terutama menjelang, selama, dan sesudah pemilihan kepala daerah 2018 dan pemilihan umum 2019.

Presiden telah mengirimkan surat tentang pergantian panglima TNI ke DPR, kemarin. Surat tersebut diantarkan langsung Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Hari ini, rapat paripurna DPR telah membacakan surat dari Presiden tersebut. Rencananya, DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Hadi dalam waktu dekat.

Saat ini, Hadi Tjahjanto menjabat Kepala Staf Angkatan Udara. Sebelumnya, dia pernah menduduki sejumlah posisi penting, seperti Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan dan Sekretaris Militer Presiden.