Mau Diganti, Jenderal Gatot Nurmantyo Diminta Tak Mutasi Perwira

Reporter

Dewi Nurita

Selasa, 5 Desember 2017 08:49 WIB

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo . ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi sudah mengajukan nama calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret mendatang. Kandidat calon yaitu Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) akan menjalani uji kelayakan dalam waktu dekat.

Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat TB Hasanuddin meminta selama masa transisi pemilihan ini, Jenderal Gatot Nurmantyo untuk tidak melakukan mutasi perwira tinggi menjelang akhir jabatannya. Menurut dia, sebaiknya hal itu dilakukan oleh penggantinya nanti agar tercipta suasana kondusif. Gatot akan memasuki masa pensiun per tanggal 1 April 2018.

"Sebaiknya Jenderal Gatot sudah fokus untuk menyiapkan memo serah-terima jabatan, dan tidak membuat keputusan-keputusan strategis di akhir masa jabatannya, termasuk melakukan mutasi perwira tinggi," kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 5 Desember 2017.

Baca: Isi Surat Jokowi Soal Pemberhentian Panglima TNI Gatot Nurmantyo

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengingatkan hal itu karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengeluarkan surat resmi tentang pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR RI tentang pemberhentian dan pengangkatan panglima TNI. Berdasarkan prosedur yang berlaku, Komisi I DPR RI akan segera melaksanakan uji kelayakan terhadap calon Panglima TNI baru.

Advertising
Advertising

Menurut surat itu, kata TB Hasanuddin, Jokowi menunjuk Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi pengganti Gatot.Jenderal Gatot Nurmantyo sendiri akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018.

"Konsekuensi logisnya, maka calon panglima TNI harus segera menyiapkan diri untuk mengikuti uji kelayakan yang akan dilaksanakan di Komisi I DPR RI," kata dia.

Baca: Pergantian Panglima TNI, Gatot Nurmantyo: Presiden Lebih Tahu

Sebelumnya, Hasanuddin menyampaikan harapannya agar panglima TNI baru nanti dapat meningkatkan kinerja anggota TNI dan meneruskan prgram panglima TNI sebelumnya sesuai target yang sudah ditetapkan. "Pertama, Panglima TNI yang baru diharapkan dapat meneruskan program batas minimum essential force (kekuatan pokok minimum) hingga mencapai target," kata dia.

Kekuatan pokok minimum telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) TNI tahun 2014-2019. TNI wajib memenuhi 68 persen dari target yang telah ditetapkan.

Panglima TNI yang baru pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo harus melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan profesionalisme prajurit, meningkatkan disiplin internal, serta meningkatkan kesejahteraan prajurit. "Sekarang sudah baik, diharapkan Panglima TNI akan lebih baik lagi," kata TB Hassanudin.

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

10 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

16 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

17 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

20 hari lalu

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.

Baca Selengkapnya

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

21 hari lalu

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong

Baca Selengkapnya

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

21 hari lalu

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.

Baca Selengkapnya

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

22 hari lalu

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan

Baca Selengkapnya

Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

24 hari lalu

Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

Operasi teritorial merupakan pendekatan TNI yang dilakukan dengan mengajak semua pihak membangun dan mensejahterahkan masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

24 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

28 hari lalu

TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

Panglima TNI disebut memerintahkan jajarannya untuk kembali menggunakan istilah OPM bagi kelompok yang selama ini disebut KKB atau KST.

Baca Selengkapnya