TEMPO.CO, Jakarta - Pemilu sudah sedemikian dekat, namun kondisi Partai Golkar malah kian babak belur menyusul Ketua Umumnya yang jadi tersangka Korupsi jadi pemikiran kader-kadernya. Lamhot Sinaga, Politikus Golkar yang uuga Ketua PKK Organisasi Serbaguna Gotong-Royong 1957 (Kosgoro) curhat soal kondisi partainya. Menurut Lamhot, dalam situasi saat ini, jika Musyawarah Nasional Luarbiasa atau Munaslub Partai golkar tak segera dilakukan, kondisi Golkar kian terjerembab.

Menurut Lamhot, desakan mayoritas Dewan Pimpinan Daerah dan Organisasi masyarakat pendiri Golkar, Trikarya untuk menyelenggarakan Munaslub adalah respon terhadap keinginan adanya perubahan di tubuh partai pohon beringin itu. "Berubah dari perilaku koruptif menjadi pengelolaan partai yang bersih, berkualitas dandapat memenuhi tuntutat rakyat," kata Lamhot di Jakarta, Senin, 4 Desember 2017.

BACA:Mahyudin: Loyalis Setya Novanto di Golkar Masih Banyak

Lamhot mengibaratkan kondisi Partai Golkar saat ini seperti pohon beringin yang sedang dihinggapi para benalu raksasa. Benalu tersebut ia anggap menghisap manisnya kekuasaan di partai tersebut setiap saat. "Hingga menggerogoti seluruh ranting dan daun pohon beringin," kata dia.

Lamhot juga berharap seusai Munaslub nanti, posisi struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Golkar dapat diisi oleh kader-kader muda yang bersih dan berintegritas. Ia pun menghimbau kepada para pimpinan politik Golkar sebelumnya tidak memaksakan diri menjadi pengurus lagi. "Demi perubahan Partai golkar yang diinginkan publik," kata dia. "Sebaiknya mereka menahan syahwat politiknya."

Desakan untuk Munaslub Golkar menguat setelah Ketua Umum Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena tersangkut kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Sejumlah DPD I Golkar pun mulai bergerilya menggalang dukungan untuk Munaslub Golkar.

Akhir November lalu sejumlah pimpinan DPD I Golkar telah menemui Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas Munaslub Golkar. Sebanyak 31 DPD I Golkar hamper aklamasi akan menunjuk Airlangga Hartarto, kader Golkar yang kini menjabat Menteri Perindustrian, sebagai ketua umum untuk menggantikan Setya Novanto.

Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi kemarin mengatakan kliennya akan mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar setelah praperadilan selesai. Hal ini, menurut Fredrich, bertujuan agar tersangka kasus e-KTP itu dapat mundur secara terhormat.

ADAM PRIREZA