TEMPO.CO, Jakarta - Idrus Marham, pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar mengatakan tidak melarang ketua-ketua DPD 1 Golkar untuk berkomunikasi atau mendekat ke politikus Golkar mana pun. Idrus malah mengklaim, banyak Ketua DPD Golkar yang sowan minta izin ke dirinya untuk ikut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bertemu Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk minta restu.

"Sebelum DPD 1 itu ketemu Airlangga, sebenarnya mereka sudah bicara dengan saya, izin kepada saya. Ya, saya izinkan, silahkan saja komunikasi dengan siapa saja," kata Idrus kepada Tempo di Kantor Partai Golkar, Jumat, 1 Desember 2017.

Baca: Jokowi Akui Airlangga Hartarto Telah Bicara Soal Ketua Golkar

Menurut Idrus, dirinya pun dihubungi sebelum dan sesudah ketua-ketua DPD 1 menemui Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Adapun dirinya dilaporkan apa saja yang dibahas dalam pertemuan itu.

"Tapi tidak elok saya jelaskan apa isi pertemuannya. Saya ini bukan juru bicara mereka (Airlangga cs), saya ini PLT Ketua Umum Golkar," ujarnya.

Idrus menjelaskan, dirinya tidak melarang ketua-ketua DPD 1 Golkar mendekat ke siapapun karena tidak ada alasan untuk melarangnya. Menurutnya, tak pantas di era demokrasi seperti sekarang masih melarang komunikasi-komunikasi seperti yang dilakukan ketua-ketua DPD 1 Golkar.

"Enak kan kalau begitu, Tidak boleh ada satu proses yang tersandera. Biarkan saja semua mengalir. Coba tanya beberapa," ujarnya menegaskan.

Simak: Airlangga Hartarto: Saya Minta Izin, Bukan Dukungan ke Jokowi

Walau membiarkan sejumlah ketua DPD 1 Golkar mendekat ke Airlangga, Idrus tetap optimistis semua ketua DPD 1 Golkar akan mematuhi hasil Rapat Pleno Golkar 21 November lalu. Adapun keputusan rapat itu adalah tidak menggelar Munaslub sampai ada kepastian soal hasil pra peradilan Setya Novanto.

Sebagaimana diberitakan kemarin, 31 ketua DPD 1 Golkar menemani Airlangga Hartarto menemui Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla salah satunya untuk menjelaskan situasi di internal Golkar. Selain itu, mereka juga menjelaskan soal perlu digelarnya Munaslub Golkar untuk mengganti Ketua Umum Golkar non Aktif Setya Novanto.

ISTMAN MP