INFO JABAR - Peringatan hari ulang tahun (HUT) Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) harus menjadi momentum untuk melakukan refleksi, menjaga soliditas, dan solidaritas. Korpri harus mampu melakukam lompatan besar demi mencapai kemajuan bangsa lndonesia. Demikian penegasan Presiden Joko Widodo terkait HUT Korpri ke-46, Rabu, 29 November 2017.

"Korpri harus menjadi pilar utama pemersatu bangsa dan negara lndonesia, sebagai agen perekat kebinekaannya. Kita ingin Korpri menjadi organisasi dengan budaya yang penuh inovasi dan kreativitas, yang modern dan efisien, dan yang melayani dengan jiwa dan semangat Pancasila," ujar Joko Widodo dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Gunernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada Upacara HUT ke-46 Korpri Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 di Lapanga Gasibu, Jl. Diponegoro Kota Bandung, Rabu pagi, 29 November 2017.

Jokowi juga mengatakan pembangunan harus dilakukan dari pinggiran dan desa-desa melalui pemerataan infrastruktur fisik hingga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, peran Korpri menjadi sangat vital. Sehingga, Korpri bisa menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.

Jokowi juga menekankan bahwa lembaga pemerintah tidak boleh tertinggal dari lembaga swasta. lnovasi dan perkembangan teknologi global tidak hanya membawa kemudahan pada kehidupan sehari-hari, tetapi mampu mengubah lanskap ekonomi, kehidupan sosial politik, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. "Dunia swasta telah menyadari hal tersebut dan mulai berlari dengan sangat cepat. Kita, Aparatur Sipil Negara harus mampu mengejar ketertinggalan dalam memberikan pelayanan kepada publik yang tuntutannya semakin tinggi," ujar Jokowi.

Senada dengan Presiden, Gubernur Aher juga mengungkapkan bahwa Korpri mempunyai peran penting dalam pembangunan. "Tingkatkan profesionalisme, inovasi. Karena, hanya dengan inovasi dan profesionalisme yang tinggi maka pelayanan publik, kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintah akan semakin kuat," ucapnya.

Aher minta Korpri menjaga integritas dan netralitasnya pada Pilkada serentak 2018. "Saya tekankan anggota Korpri harus netral. Netral dalam arti tidak terlibat secara praktis dalam proses politik. Meskipun mereka tentu memiliki pilihan masing-masing. Tidak usah kemudian menjadi tim propaganda seseorang untuk memilih pasangan calon," katanya. (*)