Presiden Joko Widodo menghadiri upacara hari ulang tahun Korpri ke-46, di Silang Monas, Jakarta, Rabu, 29 November 2017. TEMPO/Amirullah Suhada
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto telah berbicara dengan dia soal keinginannya maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golongan Karya. Sebagai menteri, ucap Jokowi, penyampaian keinginan Airlangga kepada Presiden itu adalah hal wajar.
"Sebagai menteri ya mesti toh memiliki keinginan, menyampaikan, biasa," ujar Jokowi setelah menghadiri hari ulang tahun Korpri ke-46 di Silang Monas, Jakarta, Rabu, 29 November 2017.
Jokowi mengatakan itu menjawab pertanyaan soal pemberian restu kepada Airlangga untuk maju sebagai calon Ketua Umum Golkar. Airlangga sebelumnya mengklaim telah mendapat restu Jokowi. Ini terkait dengan rencana dia mengikuti Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar untuk menggantikan Setya Novanto.
Sejumlah nama disebut-sebut layak menggantikan Setya sebagai Ketua Umum Golkar. Di antara nama-nama tersebut, ada Airlangga.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut Airlangga sebagai figur yang paling pantas menjadi Ketua Umum Golkar. Kalla beralasan, Airlangga adalah calon yang paling sedikit memiliki masalah dibanding calon-calon lain. "Di antara semua calon yang muncul, saya kira Airlangga yang paling kurang masalahnya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 28 November 2017.
Kalla mengaku dukungannya kepada Airlangga dilandasi prinsip yang sederhana, yaitu calon ketua umum harus memenuhi syarat. Ada banyak syarat untuk menjadi Ketua Umum Golkar, misalnya pernah menjadi pengurus Golkar minimal lima tahun, berperilaku baik, dan mengabdi kepada partai. Namun syarat lain yang tidak kalah penting adalah paling sedikit memiliki masalah.
"Artinya, dia (Airlangga) tidak pernah berurusan dengan KPK, kejaksaan, atau sejenisnya," ucap Kalla. Selain itu, tidak pernah ada suara-suara miring tentang Airlangga. "Yang menjadi Ketua Umum Golkar harus orang yang betul-betul dapat diterima semua pihak."
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
12 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
