TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, mengatakan Partai Golongan Karya harus mempertimbangkan ekspektasi dan harapan publik jika tak ingin mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran. Apalagi, ucap Siti, saat ini citra Partai Golkar sedang merosot setelah ketua umumnya, Setya Novanto terjerat kasus hukum dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Golkar tidak bisa bekerja di ruang kosong, harus mendengarkan pilihan publik. Golkar harus cerdas. Kali ini taruhan bagi Golkar, jangan mau terantuk tiang yang sama," ujar Siti di Jakarta Selatan pada Jumat, 24 November 2017.

Partai Golkar kini sedang menurun citra dan elektabilitasnya. Hal ini terjadi setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga korupsi. Tidak main-main, Setya diduga terlibat proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Baca juga: Mengapa Jusuf Kalla Ingin Ganti Setya Novanto Sebelum Pemilu?

Tak hanya mencoreng institusi partai, Setya juga dianggap biang keladi semakin memburuknya citra institusi Dewan Perwakilan Rakyat. Musababnya, ia masih menjadi Ketua DPR meski lembaga antirasuah telah menahannya.

Atas kasus tersebut, kini Partai Golkar didesak segera mengganti Setya sebagai ketua umum. Fraksi-fraksi di DPR juga telah berencana menggelar rapat internal untuk meminta Partai Golkar segera mengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

Karena itu, ia berharap nantinya pengganti Setya punya integritas serta tidak punya kemungkinan melakukan korupsi dan mengulang kasus yang sama. Selain itu, pengganti Setya harus punya kapasitas memimpin lembaga tinggi negara.

Baca juga: Curhat Pinisepuh Soal Golkar yang Kini Jadi Partai Gizi

Tak sampai di situ, Partai Golkar pun dituntut bisa menjaga soliditas internal partai. Selain itu, Partai Golkar harus mencegah munculnya faksi-faksi di internal partai. "Harus bisa menjaga soliditas dan melakukan konsolidasi. Dan Golkar tidak punya kemewahan waktu," tutur Siti. Apalagi Golkar akan menghadapi momen pemilihan kepada daerah tahun depan dan pemilihan presiden pada 2019.