Tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto meninggalkan RSCM untuk dibawa ke rutan KPK di Jakarta, 19 November 2017. KPK telah resmi menahan Setya Novanto pada Jumat, lalu namun dibantarkan. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Komarudin Watubun mengatakan kasus yang menjerat Setya Novanto memalukan Dewan Perwakilan Rakyat. Ia meminta Mahkamah Kehormatan Dewan segera memproses dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setya dan menyarankan Partai Golkar menyodorkan nama penggantinya sebagai Ketua DPR.
"Saya tidak punya sentimen pribadi pada Pak Novanto dan partainya. Tapi dalam kepentingan sebagai salah satu anggota DPR RI, ini dari etikanya sudah tidak bisa. Harus diganti," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 November 2017.
Menurut Komarudin, Golkar memiliki banyak kader baik yang bisa menggantikan Setya sebagai pemimpin Dewan. Dengan harapan, pergantian itu bisa menjaga kehormatan DPR. "Kami ini, apa pun alasannya, (adalah) wakil rakyat. Dan tidak semua orang di sini brengsek," ujar anggota Komisi Pemerintahan DPR itu.
Kasus Setya, kata Komarudin, membuat citra anggota Dewan tercoreng di mata publik. "Masih ada orang yang baik kan. Tetapi dengan perbuatan satu orang, semua dianggap jelek," ucapnya.
Saat ini, Setya mendekam di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menjadi tersangka korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik. Posisinya sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR pun goyang.
Meski banyak dorongan agar ia dicopot, politikus asal Nusa Tenggara Timur itu melakukan perlawanan. Setya Novanto mengirimkan dua pucuk surat kepada Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar dan pimpinan DPR tidak membahas penonaktifan dirinya.
