Buku Renungan Kalbu untuk Mencerahkan Setya Novanto

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Setya Novanto, menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan, di gedung KPK, Jakarta, 21 November 2017. Setya terlihat kesulitan berjalan saat keluar dari mobil tahanan dan dibantu oleh seorang petugas. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua DPR Setya Novanto, menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan, di gedung KPK, Jakarta, 21 November 2017. Setya terlihat kesulitan berjalan saat keluar dari mobil tahanan dan dibantu oleh seorang petugas. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Zulhendri Hasan menjenguk tersangka korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Setya Novanto, Kamis, 23 November 2017. Dalam kunjungan itu, Zulhendri mengaku membawakan buku Renungan Kalbu untuk Ketua Umum Partai Golkar itu.

    "Mudah-mudahan mendapat pencerahan melalui buku ini," kata Zulhendri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 23 November 2017.

    Baca: Titiek Soeharto Siap Jadi Ketum Partai Golkar ...

    Zulhendri berharap Setya, yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu, kuat dan tabah menghadapi proses hukum. Buku itu dinilainya sebagai buku yang bagus. “Cukup menginsafi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa skenario Allah."

    Zulhendri mengatakan Setya mengaku senang menerima buku pemberiannya. "Beliau senanglah." Saat membesuk, ia mengaku hanya bertemu dengan Setya. “Cuma (bertemu dengan) Pak Nov saja.”

    Baca juga: Banyak Pengurus Golkar yang Ingin Setya ...

    Sejumlah kolega Setya Novanto dijadwalkan akan menjenguk hari ini. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, membenarkan soal rencana kunjungan itu. "Daftar rinci saya belum mendapatkan," ujar Febri, Rabu malam, 22 November 2017.

    Febri menjelaskan, pada prinsipnya, tahanan KPK bisa dikunjungi setiap Senin dan Kamis pukul 10.00-12.00. "Daftar yang mengunjungi disampaikan kuasa hukum pada penyidik.” Petugas akan menyesuaikannya dengan jadwal serta kapasitas tiap waktu kunjungan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.