Suasana Upacara Pengukuhan Kapolri Jenderal Pol Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. sebagai GURU BESAR ( Profesor ) bertempat di Auditorium STIK/PTIK, Jakarta, 26 Okt 2017. TEMPO/Maria Fransisca.
TEMPO.CO, Yogyakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian memperingatkan bahwa bangkitnya sikap primordialisme berpotensi mengancam persatuan Indonesia. "Dampak negatif demokrasi yang patut diwaspadai saat ini adalah mengentalnya sikap primordialisme," kata Tito saat menghadiri Milad Muhammadiyah Ke-105 di Pagelaran Keraton Yogyakarta, Jumat petang, 17 November 2017.
Tito menuturkan primordialisme yang patut diwaspadai meliputi primordialisme kesukuan, keagamaan, dan kerasan yang mulai tampak di Indonesia belakangan ini. "Jangan sampai primordialisme ini makin mengental dan memecah belah bangsa kita. Jadi pecahnya dari dalam, bukan dari luar," ujarnya.
Di hadapan ribuan petinggi dan kader Muhammadiyah yang hadir malam itu, Tito pun mencontohkan kasus pecahnya Yugoslavia menjadi tujuh bagian akibat runtuhnya persatuan di dalam negeri itu. "Kita bersyukur Indonesia masih berdiri kokoh selama 72 tahun. Ini karunia terbesar dari Allah," ucap Tito.
Di tengah tantangan merekatkan persatuan bangsa yang majemuk ini, Tito berharap Muhammadiyah hadir berperan menjadi organisasi yang merekatkan persatuan anak bangsa. "Muhammadiyah bukan sekadar salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, tapi juga bagian pendiri bangsa ini," katanya.
Menurut Tito, Muhammadiyah sebagai organisasi yang turut mendirikan bangsa ini jelas punya kewajiban moral merawat persatuan dan kesatuan itu agar tetap kokoh. Belajar dari kasus berbagai negara yang berantakan karena adanya perpecahan dari dalam, ia berharap Indonesia menjadi bangsa yang kian solid.
"Jika kita solid, timbul persatuan. Jika bersatu, akan lebih mampu bertarung menghadapi persaingan global," ujarnya. Tito menuturkan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia saat ini juga telah banyak memberi manfaat. Demokrasi telah mendorong makin terciptanya mekanisme check and balance, sehingga jalannya roda pemerintahan dapat terawasi dengan baik.
