Kondisi rumah Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII, Nomor 19, Jakarta Selatan setelah digeladah oleh KPK tadi malam, Kamis, 16 November 2017. Tempo/Dias Prasongko
TEMPO.CO, Jakarta - Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mengatakan penggantian Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sudah tidak bisa ditawar lagi. "Demi menyelamatkan semuanya, segeralah ganti Setya Novanto dari Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar," kata Doli saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 16 November 2017.
Ia mengimbau tersangka korupsi KTP elektronik (e-KTP) itu segera menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah penggeledahan rumah pribadi Setya Rabu malam, 15 November 2017. "Kami ingin menyampaikan kepada Setya Novanto segera menyerahkan diri."
Doli menilai upaya KPK menjemput paksa tersangka korupsi KTP elektronik (e-KTP) di rumahnya sudah tepat lantaran kerap mangkir dari pemanggilan KPK. "KPK sudah cukup sabar dan berusaha sangat bijak menyikapi perlawanan Setya Novanto."
Setya sudah berulang kali mangkir dari pemanggilan KPK dengan berbagai macam alasan. Akhir-akhir ini, kata dia, perlawanan Setya terhadap KPK pun sangat gencar. Serangan Setya sudah juga melebar terhadap institusi negara lainnya, termasuk kepada Presiden dan Wakil Presiden. “Jadi alasan untuk menjemput paksa Setya sudah sangat kuat."
Doli menyebut raibnya Setya ketika disambangi penyidik KPK di rumahnya adalah sebuah tragedi bagi bangsa Indonesia. Ia mengimbau siapa pun pendukung Setya, termasuk keluarga, juga kepada pimpinan DPP Partai Golkar yang dekat dengannya segera mengingatkan agar menyerahkan diri demi kepentingan bangsa, negara, termasuk untuk kepentingan diri dan keluarganya. "Jangan biarkan SN menjadi musuh negara atau musuh rakyat, bila terus dibiarkan melawan.”
Penyidik KPK mendatangi rumah Setya di Jalan Wijaya XIII Nomor 19 untuk menjemput paksa. Namun ia tidak di rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Penyidik KPK membawa kamera perekam dan beberapa koper berwarna biru dan hitam. "Hanya membawa CCTV," kata penasehat hukum Setya Fredrich Yunadi, Rabu malam, 15 November 2017.
