Survei: Tak Ada Hubungan Tingkat Kesalehan dan Perilaku Korupsi

Rabu, 15 November 2017 19:05 WIB

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Kuskridho Ambardi. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa kesalehan masyarakat bukan faktor yang menentukan perilaku korupsi. Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi mengatakan makna agama dan perilaku ritual yang dijalani hanya berhubungan signifikan dengan sikap responden terhadap korupsi, tetapi tidak berkorelasi dengan perilaku korupsi.

"Semakin religius hanya semakin bersikap antikorupsi. Perilaku korup tetap berjalan dan tidak ada hubungannya dengan masalah agama," kata Dodi, sapaan Kuskridho, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta pada Rabu, 15 November 2017.

Baca: Survei: Responden Menilai 2 Tahun Terakhir Korupsi Meningkat

Survei LSI mencatat sebanyak 74,9 persen responden yang beragama Islam mengaku sangat atau cukup saleh. Selanjutnya, sebanyak 82,9 persen dari responden itu menyatakan sering atau cukup sering mempertimbangkan agama ketika membuat keputusan penting.

LSI menelisik tingkat kesalehan ini melalui pertanyaan ihwal praktik ritual yang dilakukan responden. Survei mencatat, sebanyak 55,9 persen dari responden yang beragama Islam menyatakan rutin melakukan salat wajib lima waktu.

Adapun sebanyak 67,5 persen responden mengaku rutin puasa Ramadhan dan 14,4 persen selalu menjalankan salat sunnah. Responden Muslim dalam survei ini yakni sebanyak 89 persen dari 1.540 responden LSI yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia.

Baca: Survei: Banyak Masyarakat Nilai Korupsi dan Kolusi Hal yang Wajar

Advertising
Advertising

Menurut dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, tingkat kesalehan tidak berkorelasi dengan perilaku antikorupsi sebab terjadi split personality dalam keberagamaan masyarakat. Masyarakat, kata Azyumardi, mendapat pendidikan dan pengajaran dalam hal keimanan, tetapi tak serta merta melakukannya dalam keseharian.

"Terlalu naif kita berharap dengan meningkatnya kesalehan, korupsi bisa berkurang. Tidak juga. Tidak ada hubungan antara peningkatan kesalehan personal dan sosial," ujar Azyumardi yang menjadi pembahas temuan yang dirilis LSI ini.

Hal ini juga ditegaskan oleh Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo. Adnan menyampaikan, penelitian Transparency International sejak 1990-an menunjukkan bahwa negara-negara yang baik indeks persepsi korupsinya ternyata adalah negara-negara yang tidak menempatkan agama sebagai isu utama.

Negara-negara yang latar belakang agamanya kuat, kata Adnan, justru memiliki indeks persepsi korupsi yang buruk dan cenderung dipandang korup. "Ini menimbulkan pertanyaan apakah nilai agama tidak menjadi ladang yang subur bagi tumbuhnya integritas dan sikap kuat terhadap isu antikorupsi," kata Adnan.

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

8 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

1 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

2 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

2 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

3 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

3 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

4 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya