TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengajak negara-negara kawasan Asia Timur untuk menjaga keterbukaan ekonomi dan inklusifitas. Dia mengatakan proteksionisme ekonomi sebagai salah satu hal yang bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia.

"Penerapan semangat (keterbukaan) ini akan mempersempit jurang pembangunan antar-negara," kata Jokowi dalam siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Selasa, 14 November 2017.

Baca juga: Jokowi Berharap ASEAN-Korea Free Trade Area Lebih Dioptimalkan

Pernyataan itu disampaikan saat Jokowi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12 Asia Timur yang digelar pada Selasa, 14 November 2017, di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina.

Jokowi mengatakan prospek ekonomi di 2018 dilaporkan akan membaik oleh Bank Dunia dan International Monetary Fund. Meski demikian, masih terdapat sejumlah hal yang dapat menganggu pertumbuhan ekonomi dunia, seperti proteksionisme. Bahkan, gejala proteksionisme, seperti hambatan tarif maupun non-tarif, semakin meningkat.

Karena itulah, Jokowi mengajak para kepala negara di kawasan Asia Timur menjaga keterbukaan ekonomi dan inklusifitas. Upaya ini dilakukan agar membawa membawa manfaat bagi semua negara.

Baca juga: Jokowi Minta Uni Eropa Hentikan Diskriminasi Kelapa Sawit

Selain kebijakan proteksionis, Jokowi juga menyebut instabilitas politik bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dunia. "Konflik dan perang kejahatan lintas batas dapat mendorong instabilitas politik dunia," ujar Jokowi. Dalam konteks inilah peran penting ASEAN dan Asia Timur dianggap sangat diperlukan.

Jokowi meminta dialog terus menjadi budaya negara anggota KTT Asia Timur, terutama kepemimpinan bersama (collective leadership) dalam penyelesaian secara damai yang diperlukan dunia.

Isu terorisme juga tak lepas disinggung Jokowi. Dia mengingatkan, walaupun Kota Marawi sudah dibebaskan dari kependudukan teroris, namun ancaman terorisme masih belum akan menurun. Kerja sama regional dan internasional, kata dia, harus terus ditingkatkan, baik menggunakan pendekatan hardpower maupun softpower.

Penanganan pendanaan terorisme, kata Jokowi, juga harus diperkuat. Demikian pula counter narasi yang mengedepankan nilai-nilai toleransi.