Presiden Jokowi bersalaman dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo seusai berjalan kaki menuju upacara peringatan HUT TNI di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, 5 Oktober 2017. Selain rombongan kepresidenan, beberapa kendaraan pejabat pemerintah juga terjebak macet. Biro Pers Presiden
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua SETARA Institute Hendardi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menjadikan momentum pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai langkah penataan organisasi dan kepemimpinan TNI. Hal ini menyusul kabar Gatot akan pensiun sekitar Maret 2018.
"Mempercepat pergantian Jenderal Gatot akan mendisiplinkan TNI untuk menjawab dinamika politik 2018 dan 2019," ujar Hendardi dalam siaran persnya pada Senin, 13 November 2017.
Hendardi mengatakan Jokowi tidak terikat segera mengganti. Namun, kata dia, Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif dapat segera mengusulkan nama-nama pengganti Gatot Nurmayanto.
Menurut Hendardi, hal itu dapat mempercepat penuntasan agenda reformasi TNI yang stagnan selama kepemimpinan Gatot Nurmayanto. “Bahkan menuntaskan kemunduran TNI karena hasrat politik sang panglima yang mengemuka sebelum waktunya,” katanya.
Hendardi berujar Jokowi sebagai representasi kekuatan pertahanan negara tidak boleh bertaruh dengan gaya kepemimpinan Gatot. Menurut dia, kepemimpinan Gatot bersifat politis dan sering kali di luar kehendak Presiden.
Ia mengatakan masalah yang dibuat Gatot Nurmantyo hanya merusak organisasi TNI serta mengganggu agenda-agenda pembangunan dan kepemimpinan Jokowi. “TNI merupakan salah satu simbol pertahanan negara. Karena itu, performa TNI menjadi representasi wajah kekuatan suatu negara,” tutur Hendardi.
Ia pun mengungkapkan tantangan TNI saat ini adalah soal soliditas, profesionalisme, kesejahteraan, reformasi peradilan militer, penanganan bisnis tentara, akuntabilitas anggaran, dan ketundukan pada supremasi sipil. Tantangan tersebut, menurut dia, harus segera dijawab sebagai bagian dari pemenuhan amanat reformasi sejak 1999.
Hendardi juga menyinggung program kemaritiman Jokowi. Menurut Hendardi, Panglima TNI harus mendukung pembangunan kemaritiman. "Perhatian Panglima terhadap kemaritiman dapat membangun tradisi bergilir dalam memimpin tiga angkatan TNI," ujarnya.
