Jokowi: Pesawat N219 Nurtanio Harus Bisa Dipasarkan

Reporter

Amirullah

Jumat, 10 November 2017 14:02 WIB

Presiden Joko Widodo menerbangkan pesawat kertas saat prosesi pemberian nama pesawat N219 di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 10 November 2017. Pesawat N219 diberi nama Nurtanio bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap pesawat N219 Nurtanio buatan PT Dirgantara Indonesia (Persero) itu dapat dipasarkan dengan baik. Dengan demikian, industri pesawat terbang dalam negeri bisa berkembang.

"Kalau sudah selesai, selanjutnya proses bisnis. Harus bisa dipasarkan, harus bisa masuk komersial, masuk dunia industri," kata Jokowi seusai meresmikan penamaan pesawat N219 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, 10 November 2017.

Baca: Hari Pahlawan, Jokowi Menamai Pesawat N219 dengan Nurtanio

Dengan masuk ke industri, kata Jokowi, berarti pesawat N219 Nurtanio ada yang beli. "Sehingga industri pesawat kita berkembang," ujarnya. Dia menyatakan tak ada masalah dengan sisa kebutuhan dana Rp 200 miliar yang dibutuhkan N219. "Saya kira enggak ada masalah," dia menambahkan.

Jokowi memberi nama N219 dengan nama Nurtanio. Dia mengatakan Laksamana Muda Udara Anumerta Nurtanio Pringgoadisuryo adalah pahlawan bangsa yang berjuang tanpa pamrih. Seluruh hidupnya didarmabaktikan untuk kedirgantaraan Indonesia. Nurtanio gugur dalam sebuah penerbangan uji coba.

Baca: Turki Tertarik Kerja Sama Pasarkan N219 Ke Afrika

Pesawat N219 adalah pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan). Pengembangannya dimulai awal 2006 hingga 2008. Program besar-besaran digaungkan sejak 2014. Pesawat berkapasitas 19 penumpang ini telah melakukan uji terbang perdana di Landasan Pacu Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, pertengahan Agustus lalu.

Advertising
Advertising

Infografis: Pelontar Granat Buatan Pindad Versus Bulgaria

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

9 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

11 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

13 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

18 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

19 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

20 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya