Menpan RB Akan Usut Dugaan Pungli Seleksi Hakim di Mahkamah Agung

Senin, 6 November 2017 16:50 WIB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur (kiri atas), memberi tanggapan usai paparan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2016 di Gedung Sate, Bandung, 26 Agustus 2016. Menteri Asman Abnur tengah berkunjung ke daerah untuk mencari role model program kementeriannya. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Bandung- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur, mengatakan akan mengusut isu dugaan pungli dalam penerimaan calon hakim baru di Mahkamah Agung. “Ini kan baru indikasi, atas nama individu dia meminta di luar kewenangannya, di luar hal yang diwajibkan, itu kami tindak, kami usut. Gak boleh dibiarkan, segera. Karena dengan tes transparan sekarang rasanya gak mungkin lagi, kadang-kadang hanya mengatasnamakan seolah-olah bisa membantu padahal sekarang dengan terbukanya sekarang gak akan bisa kita bantu lagi,” kata dia di Bandung, Senin, 6 November 2017.

Asman mengatakan, soal dugaan pungli itu masih sebatas indikasi. “Kalu indikasi, mungkin saja. Tapi pembuktiannya harus kita lakukan investigasi. Jadi kita gak bisa mengatakan ini ada, atau nggak, tapi kalau memang ada indikasi kita akan turunkan investigasi ke sana,” kata dia.

Baca juga: Saatnya Mahkamah Agung Pecat Hakim Terlibat Suap

Menurut Asman, dugaan pungli proses penerimaan calon hakim itu baru sebatas indikasi. “Itu baru indikasi, mengatasnamakan seolah dia bisa bantu, padahal sekarang nilainya sudah transparan. Ada juga yang begini seolah dia bisa bantu, kalau lulus uang bisa diambil, kalau gak lulus (uang) dikembalikan. Ada juga yang begitu. Namanya juga calo,” kata dia.

Asman mengatakan, akan melakukan investigasi soal indikasi pungli tersebut. “Kita akan investigasi dulu. Kami tidak boleh menuduh dulu agar supaya terang benderang semua. Pokoknya rekrutmen sekarang kita berusaha se-fair mungkin. Ada 61 kementerian dan lembaga yang kita harapkan menjadi model penerimaan pegawai negeri ke depan. Bayangkan cuma 4-5 persen yang lulus, jadi gak gampang,” kata dia.

Advertising
Advertising

Asman sendiri ragu dengan klaim yang bisa meluluskan calon dalam tes penerimaan pegawai negeri yang digelar saat ini. “Bahkan anak Sekretaris Mahkamah Agung sendiri gak lulus, coba bayangkan. Jadi gak gampang. Kalau ada yang mengatasnamakan seolah-olah bisa bantu jadi pegawai negeri itu perlu diselidiki dulu kebenarannya,” kata dia.

Mengenai Mahkamah Agung yang menunda pengumuman hasil tes penerimaan calon hakim, Asman mengatakan, tidak berkaitan dengan adanya isu dugaan pungli tersebut. “Itu kaitannya kemarin masalahnya pada penggolongan. Saya sudah ketemu dengan Sekretaris Mahkamah Agung, itu diundurkan karena masalah penggolongan kriteria saja, tidak ada kaitannya. Kita kawal kok,” kata dia.

Baca juga: Mahkamah Agung Didesak Usut Pungli Seleksi Calon Hakim

Mahkamah Agung untuk pertama kalinya, sejak dihentikan pada 2010, menerima calon hakim baru. Pada Jumat pekan lalu, sebanyak 1.607 peserta ujian tahap akhir dinyatakan lulus seleksi yang digelar mulai Agustus 2017.

Namun kabar miring mencuat dalam penerimaan para calon pengetuk palu pengadilan itu. Kepada Tempo, sejumlah peserta seleksi di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya mengaku dimintai duit oleh pegawai pengadilan di lokasi ujian ketika mengikuti tes kompetensi bidang, terutama pada tahap wawancara. "Yang meminta diduga pegawai Mahkamah Agung karena dia memakai seragam," kata seorang peserta seleksi wilayah Jakarta kepada Tempo, pekan lalu.

Pihak Mahkamah Agung telah membantah adanya pungli tersebut.

Berita terkait

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

2 hari lalu

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

4 hari lalu

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung

Baca Selengkapnya

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

5 hari lalu

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

10 hari lalu

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

10 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

11 hari lalu

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

11 hari lalu

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya

Baca Selengkapnya

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

12 hari lalu

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.

Baca Selengkapnya

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

17 hari lalu

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Baca Selengkapnya