Kenapa Jokowi Bangun Akses Baru Sentra Ekonomi?

Senin, 6 November 2017 13:00 WIB

Presiden Jokowi bersama rombongan menjajal jalan Trans Papua dengan menaiki motor trail di ruas Wamena-Mamugu 1, Papua, 10 Mei 2017. Jokowi memilih motor trail untuk menjajal sulitnya medan pembangunan Jalan Trans Papua. Biro Pers Istana Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam membangun proyek-proyek strategis, Presiden Joko Widodo cenderung mengutamakan akses atau infrastruktur baru sentra ekonominya. Jokowi mengatakan pembangunan akses perlu diutamakan dahulu agar kegiatan ekonomi berjalan di suatu daerah yang ujungnya membentuk sentra ekonomi.

"Justru (pembangunan akses) itu untuk menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru," ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan Tempo di Istana Kepresidenan, Jumat pekan lalu.

Baca juga: Jokowi Nilai Swasta Ogah Bangun Infrastruktur dengan Untung Kecil

Dia melanjutkan, keberadaan akses atau infrastruktur tak hanya akan memicu transaksi ekonomi, tapi juga menekan harga barang-barang di daerah terkait. Ia beranggapan ketimpangan harga yang terjadi di sejumlah daerah bermula dari terbatasnya akses.

Jokowi memberi contoh di Wamena, Papua, harga semen per sak bisa mencapai Rp 800 ribu, bahkan Rp1 juta. Semua itu, kata dia, karena akses distribusi yang sulit sehingga harga terpaksa digelembungkan untuk menutupi pengeluaran. Nah, solusinya, dibangunkan jalan Trans-Papua.

Trans-Papua adalah jalan yang melintasi Pulau Papua dan membelah pegunungan atau perbukitan. Sejauh ini, jalur tersebut sudah lebih-kurang terbangun 90 persen dan ditargetkan selesai pada 2018.

"Coba beri saya penjelasan caranya daerah itu bisa tumbuh di tengah harga komoditas dan kebutuhan pokok yang berkali-kali lipat? Makanya dibangun Trans-Papua biar semen itu bisa diangkut dari laut dan darat. Pemikiran besarnya seperti itu," ucap Jokowi.

Terakhir, Presiden Joko Widodo menegaskan, semua pembangunan dilakukan dengan berbagai pertimbangan, mulai masalah pendanaan, keuntungan, hingga transaksi yang bisa terjadi. Karena itu, jangan dianggap pembangunan dilangsungkan tanpa perhitungan.

"Kalau mau pemerataan dan keadilan, terobosan harus diambil. Kalau mikirnya cuma keuntungan, ya enggak akan membangun," katanya.

ISTMAN M.P. | TIM TEMPO

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

13 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

16 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

20 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

23 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya