TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan alasan PDIP mendukung pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) menjadi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Hasto menyebut, alasan PDIP mendukung Perpu Ormas semata karena sudah sesuai dengan tujuan menjaga konstitusi dan Pancasila dari ormas -ormas yang ingin mengganti Ideologi dan mengancam kedaulatan negara.

"PDIP sendiri lebih dari 85 persen pendukungnya basis muslim. Muslim, Islam yang membangun peradaban, Islam yang meneladani tokoh-tokoh pergerakan juga," kata Hasto di kantor Dewan Pengurus Pusat PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 28 Oktober 2017.

Fraksi PDIP di DPR menerima tanpa syarat perubahan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang. Fraksi lainnya yang menerima, yakni Partai NasDem, Partai Hanura, dan Partai Golkar.

Baca juga: Pemerintah Tak Revisi UU Ormas, SBY Ancam Terbitkan Petisi

Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan menerima aturan itu dengan syarat revisi terhadap sejumlah pasal krusial. Sedangkan tiga lainnya, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional menolak aturan itu.

Hasto mengatakan penerimaan Fraksi PDIP terhadap aturan itu sudah sesuai dengan tujuan menjaga konstitusi dan Pancasila dari ormas-ormas yang ingin mengganti ideologi dan mengancam kedaulatan negara. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, menurut Hasto, juga memiliki landasan hukum dengan adanya Perpu Ormas (kini UU Ormas).

"Pemerintah mendapat dukungan kuat termasuk dari PDIP, agar pemerintah punya alat untuk melakukan pembubaran organisasi yang bertentangan dengan Pancasila itu," kata Hasto.

Baca juga: Bertemu di Istana, Jokowi dan SBY Bahas Soal UU Ormas

Dia menambahkan, Perpu Ormas itu pun sudah mendapatkan masukan dari berbagai organisasi keagamaan, misalnya dari Nahdlatul Ulama. "Bagaimana mungkin PDIP bersama NU membiarkan ada ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila," ujarnya.

Jika ada pihak-pihak yang menyebut PDIP tak ramah pada organisasi keagamaan Islam, Hasto menganggapnya sebagai strategi kampanye dari pihak-pihak yang menolak aturan tersebut.

"PDIP membumikan pemikiran (tokoh Islam) Haji Umar Said Tjokroaminoto, KH Ahmad Dahlan, juga NU yang terus berdialektika dalam semangat kebangsaan," tuturnya.