Diperiksa KPK Soal Kasus E-KTP, Keponakan Setya Novanto Bungkam
Reporter
Arkhelaus Wisnu Triyogo
Editor
Iqbal Muhtarom
Jumat, 27 Oktober 2017 17:37 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Keponakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, lebih banyak bungkam seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik E-KTP. Mantan Direktur Murakabi Sejahtera ini diperiksa untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo.
Keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 15.50 WIB, Irvanto tampak langsung bergegas meninggalkan kompleks gedung KPK. Ia mencoba menghindari pertanyaan wartawan soal pemeriksaannya. Irwanto hanya diam.
Namun, ketika ditanya soal hubungannya dengan Anang Sugiana, Irvanto mengaku tak kenal. "Tidak, tidak kenal," kata Irvanto singkat seusai pemeriksaan. Ia pun langsung berjalan cepat ke arah Hotel Royal Kuningan, di sebelah Gedung KPK.
Baca juga: KPK Bakal Periksa Keponakan Setya Novanto dalam Kasus E-KTP
Irvanto diperiksa KPK berbarengan dengan pemeriksaan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni. Diah juga diperiksa untuk Anang, Direktur PT. Quadra Solution, perusahaan yang tergabung dalam konsorsium pemenang tender proyek e-KTP.
Irvanto kerap dipanggil untuk diperiksa dalam kasus megakorupsi e-KTP. Irvanto juga pernah diperiksa sebagai saksi untuk Setya Novanto, saat masih menjadi tersangka. Bahkan, KPK pernah melakukan penggeledahan di rumah Irvanto di Kompleks Kelapa Hijau, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Irvanto juga telah dicegah ke luar negeri selama enam bulan mulai 21 Juli 2017.
Baca juga: Mantan Anggota DPR Ungkap Adanya Pembicaraan Soal Duit E-KTP
Sementara itu, Anang diduga membantu penyediaan uang tambahan untuk bantuan hukum Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Negeri sebesar Rp 2 miliar. Anang mdonjadi tersangka keenam kasus korupsi e-KTP.
Anang disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
