Pesan Busyro agar Keluarga AntiKorupsi: Istri Jangan Jadi Kasir

Kamis, 26 Oktober 2017 08:10 WIB

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas berpose di depan karikatur di gedung KPK. Roby Arya Brata dan Busyro Muqoddas menjadi kandidat utama pengganti ketua KPK, 16 Desember 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Busyro Muqoddas, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, punya pesan menarik jika masyarakat ingin membangun tradisi antikorupsi dalam keluarga. Menurut Busyro, pangkal mulanya bisa dimulai dari peran istri. "Jangan jadikan istri itu seperti kasir, tapi bendahara dalam rumah tangga," kata Busyro kepada Tempo di Yogyakarta, Selasa, 24 Oktober 2017.

Menurut Busyro, ketika istri diperlakukan atau memerankan diri seperti kasir, segala uang yang masuk-keluar tak akan dipertanyakan dan bisa dibelikan apa saja jika diminta suami. Namun, jika istri berlaku sebagai bendahara, dia akan lebih kritis dan mencatat asal usul masuk dan keluarnya uang dengan detail.

"Istri yang berlaku sebagai bendahara ini biasanya lebih galak karena akan tahu gaji suami enggak sesuai dengan gaya hidupnya. Gaji kecil masak bawa moge (motor gede)," ujar Busyro.

Baca: Cerita Busyro Soal Pramrih Cukong Politik di Tiap Pilkada

Busyro menuturkan pencegahan korupsi tak kalah pentingnya dengan penindakan. Tak hanya dalam konteks keluarga, tapi juga layanan pemerintahan. Meski tak sampai memenjarakan, pencegahan korupsi dinilai sebagai bagian kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang cukup efektif dalam menyelamatkan aset negara. "Dulu (saat di KPK) kami datangi daerah dan kumpulkan bupati-bupati yang menjual IUP (izin usaha pertambangan) bersama gubernur," ucap Busyro.

Advertising
Advertising

Para kepala daerah yang terindikasi menjual IUP itu lalu disodorkan sejumlah data yang dimiliki KPK tentang prosedur penerbitan IUP dan potensi korupsinya. Hasilnya, ada sekitar 500 IUP dicabut kepala daerah sendiri. "Jadi bupati tak sampai melangkah ke pelanggaran pidananya, dan penambangan ilegalnya bisa dicegah," kata Busyro.

PRIBADI WICAKSONO

Baca juga:Inilah Tiga Penyebab Ide Densus Antikorupsi Bikin Gaduh

Berita terkait

Gelar Deklarasi Kampus Menggugat, Wakil Rektor UGM: Demokrasi Kita Terancam

53 hari lalu

Gelar Deklarasi Kampus Menggugat, Wakil Rektor UGM: Demokrasi Kita Terancam

Sivitas akademika UGM gelar aksi Kampus Menggugat. Wakil Rektor UGM Arie Sujito sebut demokrasi dalam ancaman.

Baca Selengkapnya

Firli Bahuri Tersangka Pemerasan, Muhammadiyah Puji Polda Metro Jaya

24 November 2023

Firli Bahuri Tersangka Pemerasan, Muhammadiyah Puji Polda Metro Jaya

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas sebut Polda Metro Jaya punya sikap terpuji di kasus Firli Bahuri

Baca Selengkapnya

Pemilu 2024, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas Ingatkan Capres Untuk Tak Sekedar Tebar Janji

19 Juli 2023

Pemilu 2024, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas Ingatkan Capres Untuk Tak Sekedar Tebar Janji

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengingatkan capres yang akan bertarung pada Pemilu 2024 bahwa rakyat sudah kenyang dengan janji-janji.

Baca Selengkapnya

Isu Anies Baswedan Jadi Tersangka, Busyro Ingatkan Penegak Hukum Jangan Digunakan untuk Kepentingan Politik

23 Juni 2023

Isu Anies Baswedan Jadi Tersangka, Busyro Ingatkan Penegak Hukum Jangan Digunakan untuk Kepentingan Politik

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menanggapi pernyataan Denny Indrayana yang menyebut Anies Baswedan bakal jadi tersangka kasus Formula E.

Baca Selengkapnya

5 Eks Pimpinan KPK Surati MKMK Beri Dukungan untuk Ungkap 'Tukang Sulap' Putusan MK

9 Maret 2023

5 Eks Pimpinan KPK Surati MKMK Beri Dukungan untuk Ungkap 'Tukang Sulap' Putusan MK

Eks pimpinan MK dan sejumlah guru besar mendukung Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengungkap skandal pengubahan putusan MK.

Baca Selengkapnya

Warga Desa Wadas Sebut Tak Mundur untuk Menolak Tambang Andesit

20 Desember 2022

Warga Desa Wadas Sebut Tak Mundur untuk Menolak Tambang Andesit

Perwakilan warga Desa Wadas, Mbah Sumarsono menyatakan mereka tak mundur dan menyerahkan tanah untuk tambang andesit.

Baca Selengkapnya

Haedar Nashir Jadi Ketum PP Muhammadiyah Lagi, Pengamat: Bukti Otonomi tanpa Pengaruh Pejabat Publik

21 November 2022

Haedar Nashir Jadi Ketum PP Muhammadiyah Lagi, Pengamat: Bukti Otonomi tanpa Pengaruh Pejabat Publik

Terpilihnya kembali Haedar Nashir sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dinilai sebagai bentuk otonomi organisasi tersebut.

Baca Selengkapnya

Pendapat Puan Maharani Soal Persaingan Calon Ketua Umum PP Muhammadiyah

19 November 2022

Pendapat Puan Maharani Soal Persaingan Calon Ketua Umum PP Muhammadiyah

Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut hadir dalam pembukaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah, bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan sejumlah tokoh serta pejabat di Stadion Manahan Solo, Sabtu, 19 November 2022.

Baca Selengkapnya

MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

27 September 2022

MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap UUD 1945.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan UU IKN yang Diajukan Busyro Muqoddas hingga WALHI

31 Mei 2022

MK Tolak Gugatan UU IKN yang Diajukan Busyro Muqoddas hingga WALHI

MK menolak gugatan atas UU IKN yang dilayangkan Busyro Muqoddas dkk. Alasan MK karena gugatan itu melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Baca Selengkapnya