Sidang Paripurna Perpu Ormas Diskors untuk Lobi-lobi Fraksi

Selasa, 24 Oktober 2017 14:38 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 23 Oktober 2017. Rapat ini beragendakan pengambilan keputusan tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Perppu Ormas. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dengan agenda mengambil persetujuan terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) diskors setengah jam untuk memberi kesempatan fraksi-fraksi saling melobi.

Dalam penyampaian sikap fraksi, tiga partai menolak perpu ini dan tujuh lain menyetujui. "Kami putuskan untuk melakukan lobbying dulu dan rapat diskors 30 menit," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon selaku pemimpin sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2017.

Baca juga: Rapat Paripurna Bahas Perpu Ormas Diwarnai Hujan Interupsi

Partai yang menolak perpu ini adalah Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional. Adapun partai yang menyetujuinya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai NasDem, dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Permintaan agar dilakukan lobi-lobi disuarakan pula oleh Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat. "Kami menyarankan agar dapat dilakukan lobi untuk pengambilan jalan tengah," ucap Riza Patria dari Gerindra.

Advertising
Advertising

Baca juga: DPR Akan Ambil Keputusan Perpu Ormas Hari Ini

Adapun Demokrat menganggap perpu ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bahkan dua ormas Islam moderat terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, saja berbeda pandangan.

Itu sebabnya, Demokrat mengusulkan agar pimpinan menyediakan waktu untuk lobi, sehingga tercapai musyawarah untuk mufakat. "Ini keterbelahan yang harus dicarikan jalan keluar," ucapnya.

Baca juga: Tjahjo Kumolo Ingin Pembahasan Perpu Ormas Mencapai Mufakat

Adapun Sekretaris Fraksi PKS Sukamta meminta pimpinan segera melakukan voting per fraksi agar pembahasan perpu ini cepat selesai.

Hujan interupsi juga mewarnai jalannya sidang paripurna kali ini sejak Ketua Komisi Pemerintahan Zainuddin Amali selesai membacakan laporannya. Fraksi-fraksi yang menolak dan menyetujui Perpu Ormas saling bergantian menyampaikan aspirasinya.

Berita terkait

Meutya Hafid soal Posisi Pusat Data Nasional ke Depan: Tak Mungkin Diungkap ke Publik

5 menit lalu

Meutya Hafid soal Posisi Pusat Data Nasional ke Depan: Tak Mungkin Diungkap ke Publik

Menteri Komdigi Meutya Hafid meminta izin ke DPR soal posisi data nasional ke depannya yang tidak mungkin disampaikan ke publik. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

16 jam lalu

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dosen tersebut, kata Dhia, berbanding terbalik dengan tuntutan kerja yang mereka lakukan.

Baca Selengkapnya

Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

18 jam lalu

Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, kondisi kantornya ketika digeledah kepolisian dalam kasus judi online pada Jumat lalu sangat mencekam.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

19 jam lalu

Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk program 3 juta rumah.

Baca Selengkapnya

Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

19 jam lalu

Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

Meutya Hafid akan membeberkan program 100 hari pemerintahan Prabowo di depan Komisi I DPR. Ia tak tahu apakah juga akan ditanya soal judi online.

Baca Selengkapnya

Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

20 jam lalu

Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad irit bicara soal kelanjutan seleksi Capim KPK. Ia mengaku tak mengetahui perkembangan terkini soal itu.

Baca Selengkapnya

Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

21 jam lalu

Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyerahkan kepada Baleg apakah RUU Penyiaran akan masuk dalam Prolegnas atau tidak.

Baca Selengkapnya

Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

22 jam lalu

Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

Rapat paripurna DPR menyetujui permohonan naturalisasi atlet Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.

Baca Selengkapnya

Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

1 hari lalu

Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

Pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai dirut dan komut.

Baca Selengkapnya

DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

1 hari lalu

DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

Kemenpora mengusulkan naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna Cornellia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.

Baca Selengkapnya