Alasan Mendagri Membuka Layanan E-KTP di Mal dan Sekolah

Reporter

Amirullah

Minggu, 22 Oktober 2017 09:25 WIB

Warga mengantre untuk melakukan pendaftaran perekaman data KTP Elektronik di stan Dinas Dukcapil DKI Jakarta dalam arena Nusantara Expo dan Forum 2017, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, 20 Oktober 2017. Pelayanan kepengurusan e-KTP oleh Dukcapil DKI Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri bagi warga dari dalam maupun luar Jakarta itu untuk mempermudah warga dalam melakukan perekaman data atau pengambilan e-KTP. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, mengapa ada layanan e-KTP di mal dan ruang-ruang publik. Menurut Mendagri, perekaman e-KTP dalam berbagai event merupakan upaya menjemput bola. Sebab, jika hanya mengandalkan daerah akan sulit, karena banyaknya masalah yang ditemui di daerah.

"Itu inisiatif kami bahwa ternyata kalau mengandalkan daerah memang (sulit), baik masalah sumber daya dan lainnya," kata Tjahjo di Jakarta, Sabtu, 21 Oktober 2017.

Menurut Tjahjo, layanan perekaman e-KTP yang dilakukan Kemendagri di TMII, Jakarta Timur, merupakan bagian dari upaya menjemput bola. Perekaman itu disambut antusias ribuan masyarakat untuk membuat e-KTP.

BACA: Beredar Info Cetak E-KTP Instan, Ini Kata Kemendagri

Tjahjo mengatakan, selain stan pelayanan e-KTP pada setiap event, pemerintah juga akan buka loket, misalnya di mal, sekolah, dan acara-acara lain. Perekaman e-KTP dalam sejumlah event tersebut menggunakan blanko e-KTP dari pusat. Syarat bagi orang yang mau merekam e-KTP tergolong sederhana. "Syaratnya, minimal dia bisa menunjukkan surat domisili," kata Tjahjo.

Advertising
Advertising

Menurut Tjahjo, pihaknya tak menyangka layanan e-KTP di TMII bakal antre. Apalagi sebenarnya blanko sudah disebar ke semua daerah jumlahnya mencapai 7,8 juta. "Kami memang menyimpan 1 juta di pusat, kita manfaatkan kalau ada event-event nasional, untuk buka stan," kata Tjahjo.

Upaya jemput bola ini, kata Tjahjo, dilakukan agar perekaman e-KTP bisa segera selesai. Pihaknya juga telah menginstruksikan daerah untuk membuka layanan e-KTP pada Sabtu dan Minggu. Ini untuk mengejar target agar perekaman e-KTP bisa selesai pada akhir tahun.

Meski begitu, Tjahjo mengakui perekaman e-KTP masih mengalami kesulitan. Meski sudah menginstruksikan daerah melakukan upaya jemput bola dari rumah ke rumah, tetap saja realisasinya hanya sedikit. "Ternyata dari 500 sekian daerah, masih 20 persen yang mau door to door. Malam pakai motor ke RT, RW. Masih ada pungli di daerah juga," ujarnya.

AMIRULLAH SUHADA

Berita terkait

KPK Tanyai Ganjar Pranowo Proses Penganggaran Proyek E-KTP

10 Mei 2019

KPK Tanyai Ganjar Pranowo Proses Penganggaran Proyek E-KTP

Ganjar Pranowo mengatakan terdapat sekitar 100 kabupaten yang harus mencetak e-KTP sehingga dibutuhkan penambahan anggaran.

Baca Selengkapnya

17 Ribu E-KTP Warga Bogor Belum Bisa Dicetak, Ini Penyebabnya

6 Juni 2018

17 Ribu E-KTP Warga Bogor Belum Bisa Dicetak, Ini Penyebabnya

Sudah dua bulan, 17 ribu warga Kota Bogor pemohon kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) belum menerima kartu identitasnya itu meski sudah PRR.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Perekaman E-KTP di Papua Harus Dibahas Khusus

14 April 2018

Bawaslu: Perekaman E-KTP di Papua Harus Dibahas Khusus

Salah satu sebab tingginya jumlah pemilih yang belum punya e-KTP adalah adanya anggapan merekam e-KTP bertentangan dengan kepercayaan.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Minta Pembuatan E-KTP Maksimal Satu Jam

4 April 2018

Presiden Jokowi Minta Pembuatan E-KTP Maksimal Satu Jam

Presiden Jokowi juga meminta agar Kemendagri melakukan metode jemput bola untuk perekaman e-KTP bagi warga di daerah terpencil.

Baca Selengkapnya

Anang Sugiana Didakwa Korupsi Rp 79 Miliar dalam Proyek E-KTP

28 Maret 2018

Anang Sugiana Didakwa Korupsi Rp 79 Miliar dalam Proyek E-KTP

Anang Sugiana adalah Direktur Utama PT Quadra Solution, salah satu anggota konsorsium PNRI yang mengerjakan proyek e-KTP.

Baca Selengkapnya

ICW Minta KPK Telusuri Nama-nama yang Diduga Penerima Dana E-KTP

24 Maret 2018

ICW Minta KPK Telusuri Nama-nama yang Diduga Penerima Dana E-KTP

ICW mendorong KPK untuk memeriksa nama-nama yang disebutkan menerima aliran dana e-KTP.

Baca Selengkapnya

Puan Maharani Mengaku Tak Pernah Bahas E-KTP selama di DPR

24 Maret 2018

Puan Maharani Mengaku Tak Pernah Bahas E-KTP selama di DPR

Puan Maharani menjelaskan selama bertugas di DPR dirinya tidak pernah ikut terlibat dalam pembahasan proyek e-KTP.

Baca Selengkapnya

6,7 Juta Pemilih Belum Punya E-KTP, Bawaslu Buka Posko Aduan

23 Maret 2018

6,7 Juta Pemilih Belum Punya E-KTP, Bawaslu Buka Posko Aduan

Atasi pemilih tak punya E-KTP, Bawaslu buka posko.

Baca Selengkapnya

900 Ribu Warga Jawa Barat Belum Rekam E-KTP

19 Maret 2018

900 Ribu Warga Jawa Barat Belum Rekam E-KTP

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Barat Abas Bashari mengatakan jumlah warga yang belum merekam E-KTP sebanyak 900 ribu.

Baca Selengkapnya

Setya Novanto Mengaku Baru Tahu Keponakannya Ikut Tender E-KTP

5 Maret 2018

Setya Novanto Mengaku Baru Tahu Keponakannya Ikut Tender E-KTP

Setya Novanto juga membantah keponakannya menjadi perantara uang proyek e-KTP untuknya, seperti sangkaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Selengkapnya