INFO MPR – Di hadapan puluhan wartawan parlemen, Ketua Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Rully Chairul Azwar mengatakan lembaga yang dipimpinnya menganggap kondisi pendidikan nasional saat ini belum sebaik yang diharapkan. Masih banyak persoalan yang mengiringi pelaksanaan pendidikan nasional, meski anggaran negara yang diperuntukkan bagi pendidikan merupakan yang terbesar dibanding sektor-sektor lain atau sebesar 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang mencapai Rp 416,1 triliun pada 2017.

Salah satu bukti adanya persoalan pendidikan adalah turunnya peringkat daya saing Indonesia. Pada 2015-2016, posisi Indonesia berada di peringkat ke-37 dari 138 negara. Namun, pada periode 2016-2017, posisi Indonesia turun ke urutan 41, di bawah Malaysia yang berada di peringkat ke-18, Singapura peringkat ke-2, dan Thailand di peringkat ke-32.

Pernyataan itu disampaikan Rully pada Jumat, 20 Oktober 2017, saat digelar konferensi pers dalam rangka round table discussion "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Pendidikan Nasional Menurut UUD NRI Tahun 1945". Ikut hadir pada acara tersebut para pimpinan Lembaga Pengkajian MPR, yaitu Ahmad Farhan Hamid, Djafar Hafsah, I Wayan Sudirta, Andi Matalatta, juga Syamsul Bahri.

Round table discussion akan digelar pada 24 Oktober di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan. Sebanyak 25 pakar pendidikan akan hadir pada acara tersebut, antara lain Arief Rachman, Satrio Brodjonegoro, Din Syamsudin, dan Anwar Arifin.

Persoalan lain yang menjadi bukti adanya masalah pada sistem pendidikan nasional adalah data yang disampaikan Unicef pada 2016. Dalam data itu disebut, sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak menikmati pendidikan lanjutan dengan alasan faktor ekonomi serta udaya.

"Ini adalah bukti nyata sistem pendidikan kita masih diliputi berbagai persoalan. Karena itu, kita ingin mencarikan solusi agar ke depan cita-cita mencerdaskan bangsa segera tercapai," katanya. (*)