Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (tengah) bersama Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid (kiri) dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di kantor Dewan Pengurus Pusat Golkar, Jakarta, 20 Oktober 2017. TEMPO/Putri.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memimpin rangkaian acara hari ulang tahun ke-53 Partai Golkar sejak kemarin. Hari ini, Jumat, 20 Oktober, atau bertepatan dengan hari lahir partai berlambang beringin ini, Setya memimpin tiga agenda sekaligus.
Pada Jumat pagi, Setya memimpin rombongan Golkar berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Selanjutnya, ia hadir di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, dalam acara tasyakuran dan santunan kepada 2.000 anak yatim piatu.
"Kami sangat berterima kasih sekali ini merupakan kebangkitan Partai Golkar dalam ulang tahun yang ke-53. Tentu minta doa supaya semuanya bisa terkabul," kata Setya kepada wartawan di kantor DPP Golkar. Seusai acara tasyakuran itu, Setya bersama dengan rombongan Golkar berangkat ke Cirebon untuk mengunjungi Pondok Pesantren KHAS Kempek.
Hari ini juga merupakan kali kedua Setya Novanto mangkir dari panggilan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi saksi dalam sidang kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. Setya sebelumnya tidak hadir dalam sidang yang dijadwalkan pada 9 Oktober lalu dengan alasan sakit.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengakui memang meminta Setya hadir dalam rangkaian perayaan ulang tahun Golkar ini. Dia beralasan tak etis jika ketua umumnya tidak hadir dalam perayaan. Terlebih, kata Idrus, acara itu sudah direncanakan sejak beberapa bulan lalu.
"Kami minta kepada Pak Setya Novanto berkonsentrasi di sini sesuai dengan jadwal kegiatan. Karena itu, tentu kegiatan-kegiatan lain, termasuk kehadiran di Tipikor, ya, kami minta supaya Pak Novanto bisa menunda pada lain kesempatan," ujar Idrus.
Idrus menyanggah saat ditanya apakah mereka lebih mementingkan perayaan hari ulang tahun partai ketimbang sidang kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu. Ia mengatakan sidang yang ingin menghadirkan ketua umumnya itu masih bisa digelar lain waktu. "Bukan (lebih penting) begitu. Karena di sana (sidang Tipikor) kami berpikir masih bisa lain kesempatan, tapi kalau hari ulang tahun tanggal 20 Oktober, lewat, ya lewat," katanya.
