Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pidato usai serah terima jabatan di Balai Kota DKI Jakarta, 16 Oktober 2017. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pidato Anies Baswedan yang menyinggung istilah pribumi tak etis dan bisa menimbulkan kegaduhan baru. Wakil Ketua PSI Rian Ernest mengungkapkan, istilah “pribumi” berperan besar dalam menaikkan tensi konflik di masyarakat, seperti pada peristiwa Mei 1998.
“‘Pribumi’ digunakan pada masa-masa krusial dalam politik untuk menciptakan tensi,” kata Rian dalam keterangan pers, Selasa, 17 Oktober 2017. Presiden Habibie bahkan akhirnya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 untuk menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi.
Rian menjelaskan, dalam instruksi presiden pada waktu itu, penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dihentikan dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. "PSI Jakarta, sebagai partai yang tampil membela toleransi di ibu kota negara, menggarisbawahi ketidakpantasan Anies Baswedan sebagai kepala daerah yang baru dilantik dalam menggunakan istilah ‘pribumi’”.
Selain itu, menurut Rian, sejarah Indonesia telah memperlihatkan bahwa labelisasi pribumi dilakukan Belanda untuk membeda-bedakan perilaku dan hak di antara warga yang hidup dan tinggal di Indonesia.
Penggunaan istilah itu juga bisa dijadikan alat politik pecah belah pada era kolonialisme Belanda dengan membedakan warga Indonesia ke dalam sejumlah golongan, yang terdiri atas golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi. PSI juga menilai pidato Anies berseberangan dengan anggapan masyarakat yang melihat Anies sebagai intelektual muslim yang pluralis. "Ini terlihat dari keaktifan Anies mendirikan beberapa gerakan sosial yang mengajak anak-anak muda terlibat dengan landasan pemikirannya soal tenun kebangsaan."
Menurut Rian, sikap ini semakin memperbesar perbedaan atas nama suku bangsa, yang dahulu justru dilakukan penjajah untuk melanggengkan kekuasaannya di Bumi Pertiwi. Karena itu, PSI berharap Anies tidak mencerminkan sikap kepemimpinan kolonial yang memisahkan orang berdasarkan suku, agama, dan ras serta menjalankan politik adu domba untuk mempertahankan kekuasaan.
