Banyak Kepala Daerah Terjebak Korupsi, Begini Kata KPK

Reporter

Antara

Minggu, 15 Oktober 2017 19:55 WIB

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) dan Alexander Marwata memberikan keterangan pers mengenai OTT di Bengkulu, di gedung KPK, Jakarta, 21 Juni 2017. KPK menetapkan empat orang tersangka OTT Bengkulu terkait kasus suap yakni Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, istri Gubernur Bengkulu Lily Mardani, Direktur Utama PT Mitra Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya dan Direktur Utama PT Rico Putra Selatan (RPS) Rico Dian Sari. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Wonosobo - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengatakan sejumlah pemimpin daerah terjebak dalam tindak pidana korupsi karena integritas mereka rendah. Sepanjang tahun ini, tak kurang dari tujuh kepala daerah ditangkap oleh KPK.

"Sejumlah kiat agar para pemangku kewenangan di pemerintahan tidak tersangkut korupsi, kuncinya sebenarnya sederhana, yaitu jangan mengambil yang bukan menjadi hak masing-masing," kata Saut dalam sosialisasi pencegahan korupsi di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Ahad, 15 Oktober 2017.

Baca: Berikut 7 Kepala Daerah yang Jadi Tersangka KPK Tahun ini

Pada forum tersebut, Saut menyampaikan materi ceramah bertema pencegahan korupsi kepada jajaran pemangku kewenangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Wonosobo hingga ke tingkat desa. Hadir dalam forum tersebut, antara lain Bupati Wonosobo Eko Purnomo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Afif Nurhidayat, Sekretaris Daerah Eko Sutrisno Wibowo, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah, dan perwakilan perangkat desa di Wonosobo.

Menurut Saut, tidak terlampau sulit untuk mewujudkan hal tersebut. Sikap yang perlu dimiliki adalah integritas dan bersedia menjalankan perintah agama.

Advertising
Advertising

Baca: JK: Jauh dari Pusat, Kepala Daerah Jangan Merasa Tak Diawasi

"Kami di KPK bahkan telah menjalin komunikasi dengan Bawaslu agar tercipta pemilu kepala daerah yang berintegritas sehingga ketika masuk ke bilik suara, masyarakat akan mampu memilih figur calon pemimpin tidak hanya berbasis pada popularitas dan isi tas alias transaksional saja," kata Saut.

Saut menuturkan ketika pilkada berjalan baik dan pemimpin yang terpilih adalah figur-figur yang memiliki integritas tinggi, maka akan lebih mudah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi. KPK pun telah menyiapkan sejumlah rencana lain untuk mencegah korupsi di lingkup pemerintahan.

Inspektur Kabupaten Wonosobo Gatot Hermawan mengakui momentum kehadiran Wakil Ketua KPK akan menguatkan semangat antikorupsi di Kabupaten Wonosobo. "Saya menyampaikan kepada Pak Saut agar penguatan inspektorat ditindaklanjuti secara serius karena sudah masuk surat ke Presiden," kata dia.

Gatot pun telah berencana untuk menguatkan sumber daya manusia dan regulasi yang ada di lingkup inspektorat kabupaten. "Agar ke depan kinerja pengawasan di lingkup daerah juga menguat," ujarnya.

KPK

Berita terkait

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

1 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

4 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

10 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

12 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

12 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

16 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

17 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

17 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

20 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya