Pada 2018, Universitas Paramadina Deklarasikan Tahun Antikorupsi

Reporter

Tempo.co

Rabu, 11 Oktober 2017 18:33 WIB

Universitas Paramadina Gelar Lomba Tulis Guru

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Paramadina akan mendeklarasikan Tahun Antikorupsi Paramadina pada 2018. Tahun depan disebut sebagai tahun politik karena akan ada pemilihan kepala daerah serentak (pilkada serentak) di sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah, mengatakan pilkada sekarang identik dengan maraknya politik uang. Sebagai sebuah kampanye, kata dia, Universitas Paramadina akan mendeklarasikan Tahun Anti Korupsi Paramadina sebagai tanggung jawab sosial kepada publik.

Baca: KPU Taksir Anggaran Pilkada Serentak 2018 Rp 10,5 Triliun

Menurut dia, tahun 2018 juga menandai satu dekade Universitas Paramadina mewajibkan mata kuliah antikorupsi bagi mahasiswanya. Kegiatan Tahun Anti Korupsi ini rencananya akan diselenggarakan maraton selama satu tahun. Akan ada berbagai jenis kegiatan yang bersifat akademis, seperti seminar, konferensi, penerbitan buku, kompetisi, dan pembuatan modul antikorupsi. Bahkan ada kegiatan seni budaya dan pembacaan puisi. Sesuai dengan namanya, tentu semua kegiatan tersebut berkaitan dengan isu antikorupsi.

"Tahun depan pas sepuluh tahun Paramadina menyelenggarakan mata kuliah wajib antikorupsi. Kami pingin tahun depan ada semacam kegiatan yang jauh lebih luas, lebih besar, dan melibatkan banyak pihak," kata Firmansyah kepada Tempo, Rabu, 11 Oktober 2017.

Beberapa institusi akan dilibatkan dalam gerakan antikorupsi ini, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia Corruption Watch, masyarakat transparansi, serta media. Tahun Antikorupsi Paramadina merupakan bentuk sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi bagi masyarakat luas. Diharapkan dengan semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar dampak yang bisa diberikan.

Baca juga: Bareskrim Petakan Calon Kepala Daerah Berpotensi Kena Kasus Hukum

Firmanzah menyebut kegiatan itu tidak hanya sebatas seremonial, tapi juga terus berkelanjutan dan pengajaran antikorupsi bisa diterapkan di banyak kampus di Indonesia. "Kami juga ingin mengajak kampus-kampus lain menjadikan mata kuliah antikorupsi mata kuliah wajib," tuturnya.

Universitas Paramadina diketahui menjadi universitas yang menyelenggarakan pendidikan antikorupsi pertama di Indonesia. Hal tersebut merupakan langkah kecil dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

TIKA AZARIA

Berita terkait

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo Mengapresiasi Kinerja Penyelenggara Pilkada 2018

10 Juli 2018

Tjahjo Kumolo Mengapresiasi Kinerja Penyelenggara Pilkada 2018

Tjahjo Kumolo juga menyoroti fenomena calon tunggal di sejumlah daerah.

Baca Selengkapnya

KPU Umumkan Hasil Pilkada Serentak 2018 di 6 Provinsi

8 Juli 2018

KPU Umumkan Hasil Pilkada Serentak 2018 di 6 Provinsi

KPU telah menerima hasil rekapitulasi suara untuk enam provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur pada Pilkada serentak 2018.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Partisipasi Pemilih Pilkada dalam PSU Meningkat

1 Juli 2018

KPU Sebut Partisipasi Pemilih Pilkada dalam PSU Meningkat

KPU menetapkan ada 69 TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang dalam pilkada 2018 karena terjadi pelanggaran.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, 10 Perempuan Kepala Daerah di Jawa Timur

30 Juni 2018

Pilkada 2018, 10 Perempuan Kepala Daerah di Jawa Timur

Ada 5 nama calon kepala daerah perempuan, baik yang baru maju maupun petahana yang meraih suara terbanyak versi hitung cepat Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Server Sering Down, KPU: Itu Upaya Menghadapi Serangan

30 Juni 2018

Server Sering Down, KPU: Itu Upaya Menghadapi Serangan

Hal itu dilakukan karena tim informasi dan teknologi (IT) KPU harus bolak-balik membersihkan server, baru kemudian membuka kembali.

Baca Selengkapnya

Trik Buat Politikus agar Menarik Generasi Milenial di Pemilu

30 Juni 2018

Trik Buat Politikus agar Menarik Generasi Milenial di Pemilu

Dari semua kepala daerah yang maju di Pilkada 2018, Ridwan Kamil dan Emil Dardak aktif di media sosial untuk mendekatkan diri ke generasi milenial.

Baca Selengkapnya