Bareskrim Petakan Calon Kepala Daerah Berpotensi Kena Kasus Hukum

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto saat menetapkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka terkait kasus penistaan agama di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, 16 November 2016. Polri meningkatkan kasus terse

    Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto saat menetapkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka terkait kasus penistaan agama di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, 16 November 2016. Polri meningkatkan kasus terse

    TEMPO.CO, Semarang - Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto mengatakan pihaknya bakal memetakan calon kepala daerah yang berpotensi beperkara hukum. Menurut dia, pemetaan penting agar persoalan hukum tidak digeser menjadi isu politik.

    "Kami sudah harus mapping calon-calon yang kira-kira akan diusung sejak awal. Kalau memang mereka masih ada tabungan laporan polisi, tuntaskan dan selesaikan di awal," ujar Ari Dono di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 11 Oktober 2017.

    Baca: 12 Calon Kepala Daerah Terjerat Politik Dinasti Versi ICW

    Ari Dono beralasan adanya kasus hukum yang ditangani Bareskrim tidak berada di waktu yang pas dengan kontestasi politik. Ia memastikan penegakan hukum tetap dilakukan secara tegas dan terukur dengan mengacu pada Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu. "Kami harus patuh dan taat dengan aturan," katanya.

    Penanganan potensi konflik menjelang pemilihan kepala daerah 2018 menjadi fokus kepolisian dalam Apel Kepala Satuan Wilayah 2017 di Semarang, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo memerintahkan ada pemetaan potensi konflik agar bisa diantisipasi dan menjaga stabilitas politik selama pilkada.

    Simak: KPK Gandeng Kemendagri Tingkatkan Integritas Calon Kepala Daerah

    Ari Dono menuturkan penegakan hukum itu dalam rangka menciptakan stabilitas politik. Ia pun meminta perkara hukum yang berpotensi melekat pada calon kepala daerah segera diselesaikan. "Jangan pada saat dia nyalon, terus kami baru kerja. Nanti dipikir orang kami (polisi) main politik," tuturnya.

    Untuk mengantisipasi kerawanan pilkada serentak di 171 daerah pada 27 Juni 2018, Mabes Polri  menggelar apel pada 9-11 Oktober 2017. Sebanyak 546 anggota Polri hadir dalam apel ini. Mereka adalah 19 pejabat utama Mabes Polri, 33 kepala kepolisian daerah se-Indonesia, 33 biro operasi jajaran polda, serta 461 kepala kepolisian resor metro dan kepolisian resor kota seluruh Indonesia.

    Lihat: Kapolda Jawa Barat Petakan Konflik Jelang Pilkada Jabar 2018

    Presiden Joko Widodo meminta jajaran kepolisian memetakan potensi kerawanan konflik menjelang pilkada. Menurut dia, pemetaan kerawanan konflik ini sebagai bentuk kesiapan dalam menjaga stabilitas politik dalam pilkada 2018 dan pemilihan umum 2019. "Pemetaan potensi friksi itu harus punya sehingga pencegahan bisa dilakukan," kata Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.