TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menyebutkan salah satu daerah yang rawan dalam pemilihan kepala daerah 2018 adalah Jawa Barat. Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Yayat Hidayat mengamini pernyataan Tito tersebut.

“Pemilihnya paling besar sehingga energi partai politik akan ditumpahkan habis-habisan di pemilihan gubernur Jawa Barat menjelang pemilu (pemilihan umum) 2019,” kata Yayat saat dihubungi Tempo, Selasa, 10 Oktober 2017.

Menurut Yayat, tidak ada jeda antara pilkada Jawa Barat 2018 dan pemilu 2019. “Logika partai politik, kalau sukses di Jawa Barat, akan meraup untung dan akan mendapat kursi di pemilu 2019," ujarnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Adukan Mahar Cagub Jawa Barat ke Aburizal Bakrie

Karena itu, semua partai politik akan mencurahkan kekuatannya dalam Jawa Barat. "Ada 91 kursi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dari Jawa Barat," ucapnya.

Potensi lain yang juga dikhawatirkan Yayat adalah imbas dari pilkada DKI. “Jawa Barat itu paling dekat dengan DKI. Tentu ada imbas-imbas politik dari pilkada DKI akan masuk ke Jawa Barat,” tuturnya.

Yayat menuturkan potensi masalah yang ada di depan mata di antaranya soal perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). “Kita tahu di Jawa Barat ada 1,3 juta orang belum melakukan perekaman. Itu potensi masalah besar. Oleh karena itu, KPU sering berkoordinasi dengan Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) untuk membahas kekhawatiran itu,” katanya.

Dia berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menuntaskan penyelesaian perekaman e-KTP sehingga semua warga Jawa Barat yang memiliki hak pilih bisa mencoblos. “Dirjen (Direktur Jenderal) Administrasi Kependudukan mengatakan keyakinannya akan terselesaikan tahun ini,” ujarnya.

Yayat berujar pemilih dalam pilgub Jawa Barat, yang menjadi patokan saat ini, berjumlah sekitar 32,8 juta orang. “Itu berdasarkan DPT (daftar pemilih tetap) pemilu terakhir, pilpres (pemilihan presiden) terakhir, yang diperbarui DPT 11 kabupaten/kota yang telah melaksanakan pilkada kemarin. Jumlahnya turun sekitar 200 ribuan orang. Kemungkinan karena waktu itu masih ada DPT ganda,” ucapnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Diminta Rp 10 Miliar untuk Pilkada Jawa Barat

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat M. Wasikin Marzuki setuju dengan pernyataan Kapolri tersebut. “Kapolri pasti punya data akurat dari laporan jajarannya di Jawa Barat atas berbagai kemungkinan kerawanan dan gangguan keamanan. Kalau Bawaslu memetakan kerawanan pilkada itu dari sisi bagaimana pelaksanaan pilkada, sesuai dengan undang-undang atau tidak,” ujarnya saat dihubungi Tempo, Selasa.

Wasikin mengatakan kerawanan pilkada Jawa Barat dari kacamata Bawaslu di antaranya potensi pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada. “Misalnya money politic dan black campaign, itu yang sudah muncul,” ucapnya.