Kuasa Hukum Mantan Bupati Konawe Utara Bantah Tudingan KPK

Kamis, 5 Oktober 2017 20:39 WIB

Pasca menggeledah kediaman pribadi mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman, Oktober, KPK pada Selasa 3 Oktober mendatangi kantor Bupati Konawe Utara yang berada di Wanggudu. KPK menggeledah tiga ruangan di kantor bupati dan kantor BPKAD. TEMPO/ROSNIAWANTY FIKRI

TEMPO.CO, Jakarta - Razak Naba, kuasa hukum mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaeman mengatakan, penetapan tersangka atas kliennya tidak berdasar dan perlu dibuktikan secara jelas.

Menurut Razak Naba, tudingan jika Aswad Sulaeman diduga menerima uang senilai Rp 13 milliar dari penerbitan izin pertambangan juga tidak benar. "Dari mana itu uang Rp 13 milliar. Bisa tidak di buktikan itu, kalau kita ketahui tidak benar ada penerimaan uang sebesar itu. Tidak benar Aswad menerima uang dari penerbitan izin itu," ujar Razak yang berada di luar Kendari saat dikonfirmasi Selasa malam 4 Oktober 2017.

Menurut Razak perihal izin pertambangan yang dikeluarkan oleh Aswad tidak melanggar hukum karena memang kewenangan Aswad sebagai bupati aktif di Konawe Utara saat itu untuk mengeluarkan izin.

Baca juga: KPK Bawa 5 Koper dari Rumah Mantan Bupati Konawe Utara

Namun demikian, Razak juga mengaku akan menyakinkan kembali Aswad Sulaeman, terkait dugaan penerimaan uang senilai Rp 13 milliar dari penerbitan izin tambang itu. "Tapi saya coba yakinkan dulu, apakah betul Aswad pernah menerima uang sebesar itu atau tidak," kata Razak.

Advertising
Advertising

Untuk diketahui, Aswad diduga menyalahgunakan wewenang selama dia menjabat sebagai Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan 2011-2016. Aswad Sulaeman ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam pemberian izin pertambangan eksplorasi dan eksploitasi, serta izin pertambangan operasi produksi di kabupaten Konawe Utara pada 2007-2014.

Dugaan korupsi yang dilakukan Aswad terbilang cukup besar dan sebanding dengan kasus lain yang ditangani oleh KPK. KPK mengindikasi kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 2,7 triliun dari penjualan hasil nikel yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum.

Saat menjadi Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 Aswad diduga menerima uang sejumlah Rp 13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan.

Sebelumnya pada Senin 2 Oktober 2017 KPK melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik Aswad Sulaiman, di jalan Lumba-lumba Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Berita terkait

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

2 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

5 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

8 jam lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

17 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

1 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

2 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

2 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

3 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

3 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya