TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis tingkat kepuasan masyarakat terhadap tiga tahun pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan mengatakan kepuasan publik akan kinerja Jokowi di atas 60 persen.

SMRC melakukan survei ini pada awal September 2017 dengan melibatkan 1.057 orang responden yang diwawancarai. Margin error dari survei ini sebesar lebih-kurang 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca: Survei: Elektabilitas Jokowi Meningkat, Prabowo Turun

Dari survei tersebut, diketahui publik yang merasa cukup puas sebesar 61 persen. Sebanyak 27 persen responden menyatakan tidak puas, dan 3 persen tidak menjawab.

Tren kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Jokowi meningkat sejak Desember 2015, dari awalnya 49 persen kini 61 persen. Bahkan, kata Djayadi, mulai pertengahan 2016 kepuasan terhadap presiden selalu di atas 60 persen. "Dan cenderung stabil," katanya dalam paparan di kantor SMRC, Cikini, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2017.

Tingginya kepuasan ini didasari atas persepsi masyarakat yang merasa kondisi umum di sektor ekonomi, politik, hukum, dan keamanan membaik.

Pada sektor sosial-ekonomi, misalnya, warga yang merasa kondisi saat ini lebih baik ketimbang tahun lalu lebih banyak daripada yang berpikiran sebaliknya. Sebanyak 41,5 persen warga merasa ekonomi rumah tangga lebih baik daripada sebelumnya.

Baca juga: HUT TNI, Jokowi Tak Singgung Kisruh Senjata dalam Pidatonya

Begitu pula dengan ekonomi nasional. Sebanyak 51 persen beranggapan kondisi saat ini lebih baik daripada tahun lalu. "Warga umumnya optimis dengan ekonomi rumah tangga dan nasional ke depan," ujar Djayadi.

Kerja pemerintah Jokowi, menurut Djayadi, yang dinilai paling banyak mengalami kemajuan dalam pembangunan infrastruktur. Kerja Jokowi membangun jalan-jalan umum direspons positif dengan 74 persen masyarakat yang menganggapnya semakin baik dibandingkan tahun lalu.

Namun, menurut Djayadi, masih ada warga yang menilai kerja pemerintah Jokowi tidak memiliki perubahan dalam mengontrol harga barang kebutuhan pokok, menyediakan lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran. "Pekerjaan rumah pemerintah adalah aspek yang berkaitan langsung dengan masyarakat," ucapnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irwadi Syamsuddin mengatakan pemerintah Jokowi tidak bisa mengklaim sepihak terkait dengan pembangunan infrastruktur sebagai hasil kerjanya. Menurut dia, pembangunan infrastruktur adalah hal yang berkesinambungan sejak pemerintah-pemerintah sebelumnya.

"Misal jalan tol yang panjang sekali, Cipali, itu blueprint dan persiapannya jauh sebelum pemerintah Jokowi. Ini dirancang sejak zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," ujarnya.

Baca juga: Survei Pemilu 2019: Resep Jokowi Kalahkan Penantang Baru