Assegaf Siapkan Rokhmin untuk Sidang Terdakwa

Reporter

Editor

Selasa, 19 Juni 2007 22:39 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kuasa hukum Rokhmin Dahuri, M. Assegaf mengunjungi kliennya untuk persiapan sidang terdakwa yang akan dilaksanakan besok. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempersiapkan mantan menteri kelautan dan perikanan tersebut dari cecaran pertanyaan majelis hakim dan jaksa."Kami melindungi Pak Rokhmin dari sudut dakwaan jaksa. Kami memberitahukan besok dia akan dicecar pertanyaan apa saja," katanya di Markas Besar Kepolisian, Selasa (19/6).Assegaf mengaku tidak ada persiapan khusus selain membedah berita acara perkara Rokhmin. Ia juga meminta Rokhmin untuk mengingat fakta-fakta menyangkut aliran dana tersebut, termasuk siapa saja penerima dana itu."Termasuk pada tokoh-tokoh. Itu yang kami harapkan besok Pak Rokhmin bisa jawab dengan lugas," kata dia.Assegaf menambahkan, dalam persidangan besok pihaknya akan membantah Rokhmin menerima gratifikasi secara pribadi. Gratifikasi tersebut, kata dia, diterima oleh Departemen Kelautan dan Perikanan."Buktinya apa? Uang tadi dimasukkan dalam rekening bendahara DKP, Pak Rokhmin tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap uang tadi," katanya.Desy Pakpahan

Berita terkait

Pekanbaru Siapkan Dana Cadangan Bencana Asap

15 Maret 2016

Pekanbaru Siapkan Dana Cadangan Bencana Asap

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru telah menyiapkan dana cadangan tanggap bencana alam sebesar Rp1 miliar untuk tahun 2016.

Baca Selengkapnya

Menjelang Pemilu, Dana Bantuan Sosial dan Hibah Meningkat

2 April 2014

Menjelang Pemilu, Dana Bantuan Sosial dan Hibah Meningkat

Hal itu terjadi di wilayah Malang Raya, yang meliputi Kabupaten


Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.

Baca Selengkapnya

Dinkes DKI Usul Dana Gakin Naik Rp 100 Miliar  

18 Juni 2010

Dinkes DKI Usul Dana Gakin Naik Rp 100 Miliar  

Dengan adanya penambahan tersebut, maka total jumlah anggaran JPK Gakin dan SKTM menjadi Rp 513 miliar di tahun ini.

Baca Selengkapnya

PKB Usul 10 Persen APBN Untuk Desa  

17 Juni 2010

PKB Usul 10 Persen APBN Untuk Desa  

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far minta semua fraksi menempatkan pelbagai usulan alokasi anggaran langsung untuk desa dimasukkan dalam pembahasan Rencana Undang-undang tentang desa.

Baca Selengkapnya

Megawati : Dana Aspirasi Kok Diusulkan Dewan

16 Juni 2010

Megawati : Dana Aspirasi Kok Diusulkan Dewan

Namanya dana aspirasi, harusnya yang dibawa dari masyarakat bawah. Jadi bukan dari anggota Dewan, tapi usulan itu harusnya dari masyarakat kata Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (16/6).

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Badan Anggaran Setuju Dana Aspirasi  

16 Juni 2010

Golkar Klaim Badan Anggaran Setuju Dana Aspirasi  

Partai Golkar mengklaim dana aspirasi sudah menjadi keputusan rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca Selengkapnya

Ical Bantah Dana Aspirasi untuk Biayai Setgab

13 Juni 2010

Ical Bantah Dana Aspirasi untuk Biayai Setgab

Melalui Golkar, Aburizal bertekad usulan dana aspirasi akan terus diperjuangkan melalui APBN dan APBD. Ia juga mengklaim usulan ini sudah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mendapat respon yang positif.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Aspirasi, DPR Seakan Ingin Jadi Sinterklas

5 Juni 2010

Soal Dana Aspirasi, DPR Seakan Ingin Jadi Sinterklas

Dana aspirasi sebesar Rp 15 milyar untuk tiap daerah pemilihan membuat setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi sinterklas.

Baca Selengkapnya

Usulan Dana Aspirasi Karena Pusat Tak Percayai Daerah

5 Juni 2010

Usulan Dana Aspirasi Karena Pusat Tak Percayai Daerah

Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis memaparkan, dana aspirasi Rp 15 miliar untuk tiap daerah pemilhan anggota dewan muncul karena ketidakpercayaan pengelolaan anggaran oleh pusat terhadap pemerintah daerah.

Baca Selengkapnya

Golkar Sebut Penolakan Dana Aspirasi Terburu-buru

2 Juni 2010

Golkar Sebut Penolakan Dana Aspirasi Terburu-buru

Politisi Golkar menilai penolakan pemerintah terhadap usulan dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR pertahun sebagai terburu-buru.

Baca Selengkapnya