Menjelang Tahun Politik, Pemerintah Konsentrasi Benahi Ekonomi
Reporter
Aditya Budiman
Editor
Iqbal Muhtarom
Senin, 2 Oktober 2017 19:59 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan konsentrasi pemerintah saat ini adalah melakukan perbaikan, terutama di bidang ekonomi. Hal ini diungkapkan Pramono terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para menterinya tidak menimbulkan kegaduhan dan kontroversi.
"Sekarang ini, konsentrasi pemerintahan bekerja untuk melakukan perbaikan, terutama di bidang ekonomi," kata menteri yang akrab disapa Pram itu setelah mengikuti rapat kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2017. Menurutnya, hal yang disampaikan Presiden dalam pengantar rapat sudah cukup jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi.
Baca juga: Jokowi kepada Menteri: Jangan Bikin Gaduh
Pramono menjelaskan, fokus perbaikan ekonomi ini sudah memberikan hasil yang bagus. Hal itu terlihat dari peningkatan peringkat ease of doing business ataupun indeks daya saing (index of competitiveness) yang semakin bagus. Begitu juga dengan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kementerian dan lembaga, yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.
Menurut Pramono, pencapaian itu menjadi dasar yang cukup bagus, sehingga jangan sampai terjadi pro-kontra yang bisa membuat kredibilitas atau kepercayaan terhadap pemerintah terpengaruh. Pram meyakini arahan Presiden agar tidak menciptakan kegaduhan dan kontroversi berpengaruh positif bagi perekonomian.
Baca juga: Belum Ada Menteri yang Melapor Jokowi Maju Pilkada 2018
Senada dengan Pram, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan Presiden ingin para menteri menghindari isu-isu yang tidak perlu. "Karena itu, kita menghindari isu-isu yang tidak perlu, yang menghabiskan energi kita. Isu yang menyebabkan berselisih, kita hindari," katanya.
Seperti diketahui, Jokowi meminta para menterinya tidak menimbulkan kegaduhan. "Perlu saya ingatkan bahwa 2018 sudah masuk ke tahun politik, ada pilkada (pemilihan kepala daerah), tahapan pileg (pemilihan legislatif), dan pilpres (pemilihan peresiden). Oleh sebab itu, jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi," ujar Jokowi.
Baca juga: Istana: Pemerintah Tak Mau Iklim Ekonomi Terganggu Riuh Politik
Meski tidak menyebut nama, pernyataan Jokowi itu diperkirakan tertuju pada Panglima Tenara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo. Ucapan Gatot soal impor senjata baru-baru ini menimbulkan polemik di masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu soal siapa yang dituju Jokowi dalam pernyataannya. "Ya, tahu sendirilah. Tapi yang jelas ke depan enggak boleh lagi, ya," ucap Ryamizard saat wartawan bertanya apakah yang dimaksud Jokowi adalah Gatot.
AMIRULLAH SUHADA