TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan tindak lanjut atas rekomendasi tim elektabilitas Golkar tidak akan dipengaruhi oleh hasil sidang gugatan praperadilan Setya Novanto. Ia mengatakan penundaan rapat pleno harian bukan karena menunggu putusan praperadilan yang akan dibacakan sore ini.

"Tidak ada sangkut pautnya dengan praperadilan. Kita berbicara tentang menurunnya elektabilitas dan strategi meningkatkan elektabilitas itu, jadi berbeda," kata Yorrys kepada Tempo pada Jumat, 29 September 2017.

Baca : Andai Menang Praperadilan, Golkar Tetap evaluasi Setya Novanto

Yorrys mengakui ada asumsi berkembang bahwa rapat pleno harian sengaja ditunda untuk melihat putusan praperadilan Setya Novanto. Jika Setya menang, misalnya, rekomendasi agar dia nonaktif dan menunjuk pelaksana tugas kemungkinan batal.

"Kalau orang berasumsi, biarin saja. Enggak ada urusan kita. Kira-kira kalau dia menang atau kalah bisa langsung mengangkat elektabilitas? Tidak kan," ujar Yorrys.

Baca : Partai Golkar Akui Hak Angket Menurunkan Elektabilitasnya

Yorrys ditunjuk sebagai ketua tim yang mengkaji penurunan elektabilitas partai berlambang pohon beringin ini. Yorrys mengatakan ada empat faktor yang menyebabkan tren penurunan, yaitu penetapan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP, tidak adanya tokoh kaliber nasional, efek pemilihan gubernur DKI Jakarta, dan belum terbangunnya soliditas.

Tim elektabilitas melalui rapat pleno harian Senin, 25 September lalu menyampaikan rekomendasi agar Setya Novanto nonaktif dan menunjuk pelaksana tugas. Jawaban Setya atas rekomendasi tersebut tadinya akan disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Harian Nurdin Halid pada rapat pleno harian yang sebelumnya direncanakan nanti malam. Namun, rapat diundur menjadi Senin, 2 Oktober mendatang.