TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan orang-orang yang ingin membuat film G30S PKI versi baru punya kepentingan politik.

"Saya kira ini hanya sekedar wacana, Jadi kalau misalkan ada yang menginginkan film G30S PKI dengan versi lain berarti orang itu arah kepentinganya politik," kata Fadli di kantor DPR RI, Senin 25 September 2017.

Menurut Fadli Zon, akan ada keributan baru jika nantinya film G30S PKI versi baru memunculkan distorsi baru, misalnya menjadikan PKI sebagai korban. "Jadi lebih bagus saya kira film yang ada sekarang ini harus sesuai fakta sejarah yang ada pada peristiwa itu," ujarnya.

Baca juga: Fadli Zon Desak Pemerintah Usut Isu Pembelian 5.000 Senjata

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan adanya film Penghianatan G30S PKI versi baru yang sesuai dengan pendekatan milenial. Menteri Polhukam Wiranto membantah jika versi baru film Penghianatan G30S PKI akan mengubah cerita di film tersebut.

Fadli mengatakan, terkait dengan komunisme sudah tidak ada tawar menawar. Sebab sesuai dengan konstitusi, bahwa negara tidak memberi ruang untuk membangkitkan ideologi komunisme.

"Terkait masalah komunisme saya kira hukum ini sudah jelas, sesuai Tap MPRS tahun 2006 maka tidak ada tawar-tawar lagi bagi komunis kecuali ada perubahan hukum. Namun hukum kan sudah jelas, yang ada sekarang ini tidak memberikan ruang untuk membangkitkan paham, ideologi komunis itu ujarnya," ujar Fadli Zon.

AHMAD A G TEHUAYO|JULI