Charta Politika: Pemutaran Film G30S Pisau Bermata Dua bagi Gatot

Sabtu, 23 September 2017 11:31 WIB

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menabur bunga di makam Presiden RI ke-2 Soeharto di Astana Giri Bangun, Karanganyar 19 September 2017. Sehari sebelumnya, Gatot bersama jajaran TNI juga menziarahi makam Soekarno dan Abdurrahman Wahid| AHMAD RAFIQ

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan instruksi pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI merupakan pisau bermata dua bagi popularitas dan elektabilitas Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo. Belakangan, Gatot dilirik beberapa partai untuk diusung sebagai calon presiden 2019.

Orang-orang yang percaya dan cenderung menikmati propaganda Orde Baru mungkin akan bersimpati kepada Gatot. "Namun, orang-orang yang percaya bahwa film G30S adalah bagian dari sebuah rezim yang juga memiliki banyak dosa politik, mungkin itu akan jadi bumerang," kata Yunarto ketika dihubungi melalui telepon, Jumat, 22 September 2017.

Yunarto berpendapat instruksi pemutaran ini hanya akan menarik simpati orang-orang yang memiliki nostalgia baik dengan Orde Baru. Sebaliknya, orang-orang yang menganggap Orde Baru sebagai sebuah rezim dengan banyak kesalahan politik justru akan antipati terhadap Gatot.

Nama Gatot di masyarakat, kata Yunarto, mulai muncul tapi belum dikenal secara luas dan merata. Perbincangan mengenai sosok panglima dengan sepak terjang dan manuvernya baru populer di level elite, belum merata di seluruh segmen masyarakat. "Sebetulnya baru dua nama yang bisa dianggap mumpuni untuk bersaing di 2019, yaitu masih pertarungan lanjutan antara Jokowi dan Prabowo," kata dia.

Yunarto memaparkan, ada dua tantangan lain yang dihadapi Gatot. Pertama, nama Gatot terpendam dengan masih adanya Prabowo sebagai bakal calon yang sama-sama berlatar belakang TNI. Popularitas Prabowo, kata Yunarto, unggul karena pernah menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dalam pemilihan umum sebelumnya.

Kedua, citra TNI yang dipandang dekat dengan rezim Orde Baru dapat membuat sebagian kalangan masyarakat menolak pencalonan Gatot. Sebagian kalangan aktivis dan orang-orang yang pernah mengalami kekerasan dan pelanggaran HAM pada masa Orde Baru mungkin akan cenderung menolak terhadap orang yang diidentikkan dengan rezim itu. "Termasuk calon presiden dari kalangan TNI," ujar Yunarto.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Advertising
Advertising

Berita terkait

4 Prajurit Kostrad Gugur di Distrik Paro Nduga Papua, Ini Profil Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat

29 November 2023

4 Prajurit Kostrad Gugur di Distrik Paro Nduga Papua, Ini Profil Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat

Kostrad merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI AD. Begini sejarah pasukan ini.

Baca Selengkapnya

Alasan KAMI Nonaktifkan Anggotanya yang Dukung Calon di Pilpres 2024

24 November 2023

Alasan KAMI Nonaktifkan Anggotanya yang Dukung Calon di Pilpres 2024

Meski begitu, Gatot Nurmantyo mengatakan pihaknya tidak bisa melarang anggotanya untuk mendukung salah satu pasangan di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gatot Nurmantyo Tegaskan Tak Mendukung Salah Satu Calon di Pilpres 2024

24 November 2023

Gatot Nurmantyo Tegaskan Tak Mendukung Salah Satu Calon di Pilpres 2024

Gatot Nurmantyo mengatakan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dukung mendukung di Pilpres 2024 hari ini mulai dinonaktifkan.

Baca Selengkapnya

Jenderal Agus Subiyanto Panglima TNI ke-6 Masa Pemerintahan Jokowi, Berikut Profil Lainnya

24 November 2023

Jenderal Agus Subiyanto Panglima TNI ke-6 Masa Pemerintahan Jokowi, Berikut Profil Lainnya

Perjalanan kepemimpinan Panglima TNI selama sembilan tahun pemerintahan Jokowi, dari Moeldoko hingga Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya

Surat Cinta Bung Karno untuk Ratna Sari Dewi, Berikut Profil Istri Sukarno Bernama Asli Naoko Nemoto

20 November 2023

Surat Cinta Bung Karno untuk Ratna Sari Dewi, Berikut Profil Istri Sukarno Bernama Asli Naoko Nemoto

ANRI kumpulkan 300 arsip Sukarno, di antaranya surat cinta untuk Naoko Nemoto atau Ratna Sari Dewi. Ini profilnya.

Baca Selengkapnya

Sejak Kapan Film Pengkhianatan G30S/PKI Tak Lagi Wajib Tayang dan Tonton?

30 September 2023

Sejak Kapan Film Pengkhianatan G30S/PKI Tak Lagi Wajib Tayang dan Tonton?

Film Pengkhianatan G30S/PKI pernah menjadi film wajib tayang dan tonton bagi siswa seluruh Indonesia. Sejak kapan tak lagi diwajibkan?

Baca Selengkapnya

Berikut Sikap Pemerintah Terhadap Korban Pasca G30S 1965

30 September 2023

Berikut Sikap Pemerintah Terhadap Korban Pasca G30S 1965

Begini sikap pemerintah terhadap korban pasca G30S 1965. Mahfud Md dan Menkumham Yasonna Laoly memberikan peluang repatriasi.

Baca Selengkapnya

Dokumen Gilchrist Versi Keterlibatan Intelijen Asing dalam Peristiwa G30S 1965

29 September 2023

Dokumen Gilchrist Versi Keterlibatan Intelijen Asing dalam Peristiwa G30S 1965

Berbagai versi muncul menjadi latar terjadinya peristiwa G30S yang masa orde disebut G30S/PKI. Salah satunya adanya dokumen Gilchrist. Apa isinya?

Baca Selengkapnya

Pasukan Tengkorak Kostrad Dipercaya Atasi KKB Papua, Begini Pasukan Elite Ini Beraksi

9 Maret 2023

Pasukan Tengkorak Kostrad Dipercaya Atasi KKB Papua, Begini Pasukan Elite Ini Beraksi

Kostrad mempercayakan Pasukan Tengkorak untuk menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Berikut profil salah satu pasukan elite TNI itu.

Baca Selengkapnya

Usung Anies Baswedan Sebagai Capres, Partai Ummat Akui Belum Komunikasi dengan Partai Anggota Koalisi Perubahan

19 Februari 2023

Usung Anies Baswedan Sebagai Capres, Partai Ummat Akui Belum Komunikasi dengan Partai Anggota Koalisi Perubahan

Partai Ummat menyatakan akan segera menjalin silaturahmi dengan partai anggota Koalisi Perubahan soal dukungan mereka terhadap Anies Baswedan.

Baca Selengkapnya